Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengingatkan agar persoalan antarkementerian tidak terus-menerus dilimpahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Saya tidak ingin persoalan antarkementerian akhirnya kembali ke meja presiden hanya karena kita tidak bersedia mengambil tanggung jawab," kata dia di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Advertisement
Yusril menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah. Menurutnya, setiap kementerian harus tetap menghormati kewenangan masing-masing sekaligus mencari solusi apabila aturan yang berlaku justru menghambat penyelesaian masalah.
Dia menjelaskan, perbedaan pandangan antarmenteri sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Namun, jika persoalan membutuhkan keputusan Presiden, para menteri perlu menyampaikan penjelasan beserta sejumlah opsi penyelesaian.
Yusril juga mengingatkan agar koordinasi tidak sekadar menghasilkan rapat dan kesimpulan tertulis, tetapi harus berujung pada tindak lanjut dan penyelesaian konkret.
"Kalau semuanya berhenti pada berita acara dan kesimpulan rapat, maka fungsi koordinasi belum dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya," ungkap dia.




