jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Yulius Setiarto dari Fraksi PDI Perjuangan meminta Polri dan Komisi Yudisial (KY) meninjau ulang wacana pembentukan satuan polisi khusus di lingkungan pengadilan.
Menurutnya, kedudukan serta fungsi lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan sudah jelas diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tersebut tidak dapat dilanjutkan hanya atas dasar asumsi ancaman tanpa kajian urgensi yang terbuka, terukur, dan dapat diuji publik.
BACA JUGA: Bupati Kupang yang Diduga Perkosa Mahasiswi Diperiksa Polisi Besok
Wacana ini mencuat seusai audensi Ketua KY Abdul Chair Ramadhan dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Mabes Polri pada 4 November 2026. Ketua KY menyebut satuan itu akan dibentuk dengan pendekatan humanasi sekaligus “progresif aktif”, sementara Kapolri menyatakan kesepakatan tersebut baru akan diperkuat melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.
Hingga kini, nama satuan, struktur, anggaran, dan dasar hukumnya belum disampaikan kepada publik. Adapun gagasan itu langsung memicu perdebatan mengenai batas kewenangan aparat keamanan dalam sistem peradilan, termasuk kritik dari pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar yang menilai rencana tersebut tidak rasional dan berpotensi mencederai independensi kekuasaan kehakiman.
BACA JUGA: Wayan Sudirta Desak Polri dan KY Tinjau Ulang Wacana Polisi Khusus Pengadilan
“Kami memahami dan menghargai niat untuk menjaga marwah hakim serta mengantisipasi gangguan terhadap proses persidangan. Namun niat baik tidak boleh menjadi pembenaran bagi pembentukan struktur baru yang belum terbukti urgensinya, apalagi jika berpotensi mengaburkan garis pemisah antara fungsi kepolisian dan fungsi peradilan,” kata Yulius Setiarto.
Dia menyebut bahwa konstitusi telah menempatkan kedua lembaga pada kedudukan yang tegas dan terpisah. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan Pasal 30 ayat (4) menempatkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
BACA JUGA: Ini yang Dilakukan Roro Fitria Sebelum Diciduk Polsi
Pada tingkat undang-undang, Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas melarang segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.
Adapun UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memerinci tugas pokok sekaligus mengatur dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa pengembang fungsi kepolisian Polri yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk- bentuk pengamanan swakarsa.
Penjelasan pasal tersebut mendefinisikan kepolisian khusus sebagai instansi dan/atau badan Pemerintah yang diberi wewenang oleh atau atas kuasa undang-undang, sedangkan Pasal 14 ayat (1) huruf f menempatkannya di bawah koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis Polri.
Kewenangan KY sendiri telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menetapkan kewenangan KY pada pengusulan pengangkatan hakim agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kelurahan martabat, serta perilaku hakum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 pun menegaskan bahwa KY bukan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan supporting element.
“Semua sudah jelas dan terukur. Jadi persoalan kita hari ini bukan kekosongan hukum atau ketiadaan lembaga, melainkan konsistensi menjalankan aturan yang sudah ada. Kalau undang- undang menghendaki sebuah satuan khusus di lingkungan peradilan, maka harus ada dasar hukum yang dibuat secara sengaja oleh pembentuk undang-undang, bukan lahir dari kesepakatan dua lembaga yang kemudian diikuti penataan strukturnya,” ujar Yulius.
Dia menambahkan pengadilan telah memiliki mekanisme pengamanan internal dan dapat meminta dukungan kepolisian setempat ketika situasi benar-benar membutuhkan. Terhadap ancaman, intimidasi, atau perbuatan yang merendahkan proses persidangan, hukum acara dan ketentuan pidana telah menyediakan jalur penyelesaian.
Karena itu, yang dibutuhkan menurutnya adalah penguatan mekanisme yang ada, bukan pembentukan satuan baru yang belum jelas dasar hukum, batas kewenangan, garis komando, dan mekanisme akuntabilitasnya.
“Ruang sidang adalah ruang paling sensitif dalam sistem peradilan. Begitu ada aparat bersenjata dengan kewenangan bertindak di dalamnya tanpa dasar hukum acara yang tegas, risiko intimidasi terhadap saksi, penasihat hukum, dan pencari keadilan menjadi nyata. Ini bukan soal niat personelnya, tetapi soal desain kelembagaan yang membuka ruang tumpang tindih kewenangan dengan hakim, panitera, jaksa, dan penasihat hukum,” tegas Yulius.
Dia menilai peringatan dari publik perlu didengar, bukan diabaikan. Menurutnya, kritik tersebut bukan penolakan terhadap pentingnya keamanan pengadilan, melainkan pengingat bahwa independensi kekuasaan kehakiman adalah harga mati dalam negara hukum.
Independensi peradilan tidak hanya dijaga melalui putusan yang bebas dari tekanan, tetapi juga melalui desain kelembagaan yang tidak menempatkan aparat penegak hukum di dalam relasi kuasa terhadap hakim dan proses persidangan.
Kekhawatiran itu beralasan karena Ketua KY sendiri menyebut keberadaan polisi khusus di pengadilan akan “mendukung pengawasan dan investigasi yang merupakan tugas serta fungsi KY”. Dengan rumusan seperti ini, fungsi pengamanan dan pengawasa perilaku hakim berisiko tercampur.
“Kami tidak ingin ada nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama yang kemudian menjadi pintu masuk bagi perluasan kewenangan kepolisian ke ranah teknis yudisial. Apa pun modelnya, jika menyangkut struktur baru dan kewenangan baru, jalurnya harus melalui undang-undang dan dibahas bersama DPR dengan partisipasi publik yang bermakna,” ujar Yulius.
Dia berharap dalam waktu dekat Komisi III DPR RI akan meminta penjelasan resmi Polri dan KY mengenai rencana ini melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat, termasuk meminta salinan dokumen kesepakatan, rancangan struktur, dan dasar hukum yang digunakan.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pengawasan akan dilakukan agar kebijakan di sektor keamanan dan peradilan tetap berada dalam koridor konstitusi, serta tidak menghasilkan struktur baru yang membebani anggaran negara tanpa manfaat yang jelas bagi pencari keadilan. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KY Jatuhkan Sanksi Etik kepada Hakim Tipikor dalam Perkara Bengawan Kamto
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan




