Direktur Utama sekaligus pemilik PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengaku rutin menyetor Rp 80-130 juta untuk mengurus izin tinggal warga negara asing (WNA) ke Ditjen Imigrasi. Joko mengaku dimintai biaya tambahan tidak resmi sebesar Rp 1 juta untuk pengurusan setiap permohonan izin tinggal.
Hal itu disampaikan Joko Mulyono saat menjadi saksi kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026). Joko bersaksi untuk terdakwa eks Wamen Imipas Silmy Karim dkk.
Joko mengatakan saat itu permohonan izin tinggal dari Izin Tinggal Kunjungan (ITK) ke Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang diurusnya tak kunjung disetujui Ditjen Imigrasi. Dia mengatakan terdakwa Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi kemudian mengatakan ada biaya tambahan Rp 1 juta/permohonan.
"Lalu apa yang saksi lakukan setelah itu? Ada laporan bahwa ada pengajuan yang tidak disetujui?" tanya jaksa.
"Betul. Jadi waktu itu saya apa menemui dengan Pak Tessar, menanyakan bagaimana, Pak, kok belum ini, belum, belum selesai. Seingat saya Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan, Pak, kurang lebih Rp 1 juta," jawab Joko.
"Rp 1 juta untuk setiap pengajuan atau untuk setiap tenaga kerja asing?" tanya jaksa.
"Per permohonan, Pak, per TKA," jawab Joko.
Joko mengatakan terdakwa Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status ITAS kemudian menghubungi mantan karyawannya bernama Nur Adib terkait mekanisme pembayaran biaya tambahan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut. Lalu, Nur melapor ke Joko tentang berapa uang yang harus dibayarkan ke Ditjen Imigrasi sesuai laporan atau permintaan Juniadi.
Joko mengaku rutin menyetor uang Rp 80-130 juta untuk mengurus permohonan izin tinggal tersebut. Dia mengatakan pembayaran itu dilakukan kadang satu bulan atau dua bulan sesuai permintaan Juniadi.
"Berapa besaran nominal yang biasanya diminta oleh Juniadi, disampaikan oleh Juniadi kepada Nur Adib?" tanya jaksa.
"Sangat bervariasi, Pak. Seingat saya antara Rp 80 sampai 130 (juta), Pak," jawab Joko.
Joko mengatakan pembayaran dilakukan secara tunai bukan transfer sejak pertengahan tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2025. Dia mengaku meminta bayaran ke kliennya sebesar Rp 2,5 juta yang nantinya diambil Rp 1 juta untuk pembayaran ke Ditjen imigrasi.
Joko mengaku memenuhi permintaan biaya tambahan itu karena terpaksa dan khawatir permohonan izin tinggalnya tak diurus pihak Ditjen Imigrasi. Dia juga mengaku takut mendapat komplain dari klien jika permohonan izin tinggal tersebut tak kunjung terbit.
"Produk ketika disetujui itu seperti apa?" tanya jaksa.
"Itu nanti setelah persetujuan alih status, akan mendapatkan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), Pak. Izin tinggal izin tinggal terbatas," jawab Joko.
(mib/lir)





