Kapolri: Belum Ada Tersangka Makar dalam Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

kumparan.com
3 jam lalu
Cover Berita

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengatakan belum ada tersangka dalam dugaan tindak pidana makar terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi.

“Belum, belum [ada tersangka],” kata Suyudi usai pertemuan dengan Bakom RI di Mabes Polri, Selasa (17/11).

Ia mengatakan, penyidik juga tengah mempelajari barang bukti elektronik, termasuk sejumlah gadget yang telah diamankan.

“Kita sedang mengumpulkan tentunya alat bukti, ya, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan. Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait, ya, dengan pengamanan alat-alat gadget dan sebagainya, itu juga akan kita pelajari,” ujarnya.

“Begitu juga alat bukti lain, ya, terkait yang bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” lanjut Suyudi.

Adapun Polri dalam hal ini sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung.

Dikutip melalui laman Kejaksaan, tertulis nama Listyo Sigit Prabowo, Dkk dalam kolom tersangka/terdakwa terdaftar nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/ Dittipidum tanggal 11-11-2026.

Dengan Pasal 191 KUHP TAHUN 2023; Pasal 193 ayat (1) KUHP TAHUN 2023; Pasal 196 ayat (1) KUHP TAHUN 2023; Pasal 20 huruf a KUHP TAHUN 2023; Pasal 20 huruf b KUHP TAHUN 2023; Pasal 20 huruf c KUHP TAHUN 2023; Pasal 20 huruf d KUHP TAHUN 2023; UU NO. 1 TAHUN 2026.

Dari sederet pasal yang disertakan dalam SPDP, diketahui terdapat dua pasal yakni Pasal 191 KUHP Tahun 2023 dan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Tahun 2023 yang menyangkut dugaan tindak pidana makar.

Kasus dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto sudah naik di tahap penyidikan.

Dalam kasus ini Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dalam perkara etik, Polri telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta pada 10 November 2026. Sementara itu, sidang etik terhadap Eko Hadi baru digelar hari ini.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
AXIO Bidik Pendapatan Rp2,18 Triliun pada 2026, Laba Bersih Tumbuh 74 Persen
• 6 jam laluidxchannel.com
thumb
Subaru WRX STI Sport R Kembali Pakai Transmisi Manual
• 3 jam lalumedcom.id
thumb
Persib Bandung Matangkan Taktik Hadapi Shan United di Shopee Cup 2026, Bidik Kemenangan Kedua di GBLA
• 4 jam lalupantau.com
thumb
Efek Rumah Kaca hingga Alkateri Akan Meriahkan Joyland Sessions 2026
• 4 jam lalukumparan.com
thumb
Wapres dan stabilitas politik: Menimbang Dasco
• 13 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.