Aktivis Perempuan Badai NTB Divonis Bebas, Jaksa Banding

viva.co.id
3 jam lalu
Cover Berita

Mataram, VIVA - Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat mengajukan upaya hukum banding atas vonis lepas (Onslag) aktivis perempuan Uswatun Hasanah alias Badai NTB dari perkara pencemaran tertulis melalui media elektronik.

Kepala Kejari Bima, Andi Rio Rahmat Rahmatu membenarkan adanya pernyataan sikap untuk melakukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut.

Baca Juga :
Tak Terima Dipecat dari Polri Buntut Sadap Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Resmi Ajukan Banding
Gegara Foto dengan Jokowi, PMAKI Laporkan Jaksa Perkara Roy Suryo ke Komjak

"Iya, kami sudah menyatakan banding," katanya.

Perihal pertimbangan penuntut umum mengajukan banding, Andi Rio memilih untuk tidak mengumbar hal tersebut ke publik. Ia hanya menegaskan bahwa vonis lepas tersebut tidak sejalan dengan materi tuntutan jaksa.

"Nanti untuk lengkapnya kami akan sampaikan. Kan kami masih punya waktu (menyatakan banding)," ucapnya.

Sesuai data yang tercantum dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Raba Bima, penuntut umum mengajukan banding tertanggal 16 November 2026.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bima melepaskan Uswatun Hasanah dari segala tuntutan hukum dalam perkara pencemaran tertulis melalui media elektronik dan meminta jaksa untuk memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Amar putusan Uswatun Hasanah dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Raba Bima, Rabu (11/11/2026), yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan Uswatun terbukti melakukan perbuatan pencemaran tertulis melalui sarana teknologi informasi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu jaksa penuntut umum. Namun, hakim menilai terdapat alasan peniadaan pidana karena tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

Hakim mempertimbangkan persoalan peredaran narkoba di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu sebagai persoalan publik yang menjadi perhatian masyarakat. Pertimbangan itu merujuk pada Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebelumnya, jaksa menuntut Uswatun hukuman satu tahun penjara karena dinilai terbukti melanggar Pasal 433 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencemaran tertulis. Namun, majelis hakim menilai tuntutan jaksa belum menguraikan secara memadai aspek kepentingan umum yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa.

Selama proses persidangan, Uswatun tidak pernah menjalani penahanan dan mengikuti persidangan dengan didampingi penasihat hukum. (Ant)

Baca Juga :
Jokowi Tegaskan Fotonya Ada di Dalam Ijazah S1 UGM, Bukan Dumatno!
Usulan Ekonom soal RUU Perampasan Aset, Singung Pemilu hingga Lembaga Baru
Jaksa sebut Silmy Karim Didakwa Terima Gratifikasi: Totalnya 33,9 Miliar

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Era AI Ubah Bisnis Media, Konten Orisinal dan Trust Jadi Modal Utama
• 5 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Iran Rilis Video Serangan 6 Drone ke Sistem Radar Pertahanan Udara AS di Bahrain | KOMPAS PETANG
• 23 jam lalukompas.tv
thumb
Bareskrim Sita Aset Sekitar Rp28 M terkait Pencucian Uang Judol, Lihat!
• 18 jam lalujpnn.com
thumb
IHSG Sesi I Menguat 0,39% ke Level 5.341,61
• 9 jam lalukumparan.com
thumb
Didesak Mundur dari Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad Buka Suara hingga Singgung Isu Penyadapan
• 9 jam lalugrid.id
Berhasil disimpan.