Kemenkop Dorong Koperasi Perkuat Rantai Usaha Perikanan hingga Pasar Ekspor

detik.com
4 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong perluasan peran koperasi dalam penyediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan sekaligus pengembangan rantai usaha perikanan dari hulu hingga hilir. Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi penyalur kebutuhan produksi, tetapi juga mampu mengelola pengolahan, logistik, dan pemasaran hasil usaha hingga menjangkau pasar internasional.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop, Panel Barus yang hadir mewakili Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono dalam peresmian operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Koperasi Produsen Karya Sarana dan pelepasan ekspor produk koperasi ke Malaysia di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Selasa (17/11).

Panel menjelaskan bahwa ketersediaan dan keterjangkauan BBM merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi nelayan. Biaya BBM diperkirakan dapat menyerap sekitar 60-70 persen dari total biaya operasional penangkapan ikan, sehingga akses terhadap bahan bakar sangat menentukan kemampuan nelayan untuk melaut dan memperoleh pendapatan.

"Persoalan BBM bukan hanya persoalan energi, melainkan persoalan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan nelayan," ujar Panel dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Menurut Panel, koperasi memiliki posisi strategis dalam menjawab persoalan tersebut. Dari 419 SPBUN yang tercatat secara nasional, sebanyak 157 unit telah dikelola koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah mengambil peran sebagai pelaku usaha dalam penyediaan dan distribusi energi bagi masyarakat nelayan.

Perluas SPBUN dan Benahi Distribusi BBM Bersubsidi

Panel menyampaikan empat langkah strategis Kemenkop dalam memperkuat layanan BBM bagi nelayan, yakni memperluas jaringan SPBUN berbasis koperasi, memastikan kesesuaian alokasi BBM bersubsidi dengan kebutuhan riil, memperkuat tata kelola penyaluran, serta mengintegrasikan SPBUN dengan ekosistem usaha perikanan.

Untuk memperluas jangkauan layanan, Kemenkop mendorong pengembangan SPBUN di sentra-sentra perikanan dan kawasan pesisir yang memiliki kebutuhan BBM tinggi, tetapi belum terjangkau lembaga penyalur resmi.

"Kementerian Koperasi siap mendorong koperasi nelayan dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di kawasan pesisir untuk menjadi mitra pengelola SPBUN melalui pola kemitraan usaha dengan Pertamina Patra Niaga," kata Panel.

Selain memperluas jaringan penyaluran, Panel menekankan pentingnya pembenahan pendataan kebutuhan BBM nelayan. Koordinasi antara BPH Migas, Pertamina, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah (Pemda), dan koperasi perlu diperkuat agar alokasi BBM bersubsidi didasarkan pada jumlah nelayan, ukuran kapal, pola operasi penangkapan ikan, dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Melalui integrasi data tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan BBM, alokasi yang tersedia, realisasi penyaluran, serta wilayah yang mengalami kekurangan atau kelebihan pasokan.

"Jangan sampai terdapat alokasi BBM yang tidak terserap di suatu wilayah, sementara nelayan di wilayah lain justru kesulitan memperoleh BBM untuk melaut," tegas Panel.

Panel juga menekankan pentingnya pelibatan koperasi dalam tata kelola dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Melalui basis keanggotaan nelayan, koperasi dapat membantu memvalidasi penerima manfaat, meningkatkan transparansi transaksi, serta memastikan penggunaan BBM sesuai peruntukannya.

Berdasarkan data BPH Migas, pada 2024 pemerintah menyediakan alokasi Solar bersubsidi melalui SPBUN sebesar 2,24 juta kiloliter. Namun, hingga 18 November 2024, realisasi penyalurannya tercatat sekitar 600 ribu kiloliter. Pada 2025, pemanfaatan alokasi BBM bersubsidi bagi nelayan juga dilaporkan baru mencapai sekitar 40-50 persen.

"Rendahnya pemanfaatan alokasi tidak serta-merta menunjukkan bahwa nelayan tidak membutuhkan BBM. Justru, salah satu persoalan utama adalah keterbatasan infrastruktur penyaluran, belum meratanya lokasi SPBUN, proses administrasi dan rekomendasi pembelian, serta belum optimalnya pendataan kebutuhan BBM," jelas Panel.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi BBM bersubsidi tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya alokasi, tetapi juga kemampuan sistem penyaluran untuk menjangkau nelayan yang membutuhkan.

SPBUN Jadi Pintu Masuk Ekosistem Usaha Perikanan

Lebih jauh, Panel menegaskan bahwa pengembangan SPBUN harus menjadi bagian dari transformasi usaha koperasi nelayan. Penyediaan BBM merupakan kebutuhan dasar untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan, tetapi penguatan ekonomi nelayan juga membutuhkan infrastruktur penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.

"Kita tidak ingin koperasi hanya mengelola penjualan BBM. Kita ingin koperasi mampu mengembangkan unit-unit usaha lain yang saling mendukung, seperti penyediaan es balok, cold storage, sarana produksi penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan, serta pemasaran produk kepada industri dan offtaker," ujar Panel.

Dengan mengintegrasikan berbagai layanan tersebut, koperasi dapat memperkuat posisi nelayan dalam rantai usaha perikanan. Ketersediaan es dan fasilitas penyimpanan dingin membantu menjaga kualitas hasil tangkapan, sementara konsolidasi produk dan pemasaran bersama membuka peluang bagi nelayan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

"Dengan demikian, SPBUN menjadi salah satu pintu masuk untuk membangun ekosistem usaha koperasi nelayan dari hulu sampai hilir," lanjutnya.

Konsorsium Koperasi Buka Akses Pasar Malaysia

Selain peresmian SPBUN, Kemenkop juga mendorong pengembangan konsorsium perdagangan Indonesia-Malaysia sebagai bentuk kerja sama antarkoperasi dan dunia usaha untuk memperluas akses pasar produk Indonesia.

Konsorsium tersebut melibatkan Koperasi Produsen Karya Sarana, Koperasi Produsen Nelayan Balimbuk, dan Koperasi Pemasaran Nusantara Minang Madani, bersama GT Empire Global Sdn. Bhd. sebagai mitra perdagangan di Malaysia dan PT SEA LINSUM EXPRESS sebagai mitra transportasi laut dan logistik.

Melalui kerja sama ini, koperasi mengintegrasikan kegiatan pengumpulan hasil produksi, agregasi dan konsolidasi produk, transportasi laut, hingga pemasaran di negara tujuan. Salah satu saluran pemasaran yang dikembangkan adalah Nusantara Mart di Malaysia untuk memperluas jangkauan produk-produk UMKM Indonesia.

Produk yang dipersiapkan untuk pasar Malaysia antara lain kelapa, pisang, makanan ringan, rempah-rempah, cocopeat, dan produk koperasi lainnya yang memenuhi persyaratan ekspor.

Panel menjelaskan bahwa pengembangan konsorsium perdagangan merupakan langkah untuk meningkatkan kapasitas usaha koperasi melalui kerja sama antarkoperasi dan kemitraan dengan dunia usaha.

"Melalui pengembangan konsorsium perdagangan Indonesia-Malaysia, kami berharap koperasi dapat semakin memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan usaha, mengonsolidasikan produk, serta memperluas akses pemasaran hingga ke pasar internasional," ujar Panel.

Ia menambahkan, bahwa pengembangan konsorsium harus disertai peningkatan profesionalisme pengelolaan usaha, penguatan tata kelola kelembagaan, dan penjagaan kualitas produk. Manfaat kerja sama perdagangan juga harus dapat dirasakan secara nyata oleh anggota koperasi.

Lebih lanjut, Kemenkop akan terus memperkuat kemitraan koperasi dengan BUMN, dunia usaha, serta mitra perdagangan internasional agar koperasi semakin mampu mengelola rantai usaha yang terintegrasi dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Melalui peresmian SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana dan pengembangan konsorsium perdagangan Indonesia-Malaysia, Kemenkop mendorong koperasi menjadi pelaku usaha yang mampu menghubungkan kebutuhan produksi, distribusi, pengolahan, dan pemasaran, sekaligus meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat pesisir.




(prf/ega)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dukung Yusril Jadi Kandidat Wakil Presiden
• 15 jam lalukompas.tv
thumb
Dari Toyota sampai BYD, Ini Deretan Mobil Baru yang Rilis di Gaikindo Auto Week 2026
• 16 jam lalukumparan.com
thumb
Soal Bursa Cawapres, Yusril: Presiden Prabowo Miliki Gambaran Pendamping yang Tepat
• 2 jam lalurctiplus.com
thumb
Presiden Prabowo Hadiri KTT ke-29 ASEAN-Jepang: Bahas Kemitraan Ekonomi dan Keamanan
• 9 jam lalukompas.tv
thumb
Pihak Ruben Onsu Buka Suara Soal Alasan Tengku Zanzabella jadi Saksi
• 5 jam lalucumicumi.com
Berhasil disimpan.