JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan utang luar negeri pemerintah di tengah pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Ketergantungan pada pembiayaan utang, terutama melalui penerbitan surat berharga negara, perlu dikelola hati-hati agar peningkatan kebutuhan belanja tak mengganggu ruang fiskal.
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, mengatakan pelemahan rupiah perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko fiskal pemerintah. Pasalnya, depresiasi nilai tukar berpotensi memperbesar nilai kewajiban pembayaran utang luar negeri dalam denominasi rupiah.
”Risiko fiskal pemerintah tentu akan meningkat apabila rupiah melemah. Oleh karena itu, kredibilitas kebijakan fiskal perlu terus dijaga,” ujar David saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan belanja di tengah tingginya suku bunga global. Pasalnya, peningkatan pembiayaan melalui utang berpotensi diikuti kenaikan beban bunga yang harus ditanggung pemerintah dalam jangka panjang.
”Memaksakan (belanja) di era suku bunga global tinggi berbanding lurus dengan kenaikan beban bunga, sehingga dapat menyandera posisi fiskal jangka panjang Indonesia,” katanya.
Tantangan pengelolaan fiskal tersebut mengemuka seiring dengan peningkatan posisi utang luar negeri (ULN) pemerintah. Bank Indonesia (BI) pada Senin (16/11/2026), melaporkan ULN pemerintah pada triwulan III-2026 mencapai 220,2 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 216,3 miliar dolar AS.
Posisi tersebut merupakan yang tertinggi setidaknya dalam setahun terakhir. Pada triwulan III-2025, ULN pemerintah tercatat sebesar 210,13 miliar dolar AS. Angkanya kemudian meningkat menjadi 214,26 miliar dolar AS pada triwulan IV-2025, 214,67 miliar dolar AS pada triwulan I-2026, dan 216,29 miliar dolar AS pada triwulan II-2026.
Secara keseluruhan, posisi ULN Indonesia pada triwulan III-2026 mencapai 458,9 miliar dolar AS, meningkat dari 455,4 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 7,2 persen. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan ULN pemerintah di tengah penurunan ULN swasta.
Bank Indonesia (BI) pada Senin (16/11/2026), melaporkan ULN pemerintah pada triwulan III-2026 mencapai 220,2 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 216,3 miliar dolar AS.
Pada periode yang sama, ULN swasta tercatat sebesar 196,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan triwulan II-2026 sebesar 196,7 miliar dolar AS.
Peningkatan ULN pemerintah terutama didorong oleh aliran masuk modal asing ke instrumen SBN serta penarikan pinjaman. Masuknya modal asing tersebut dapat mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
“Namun, ketergantungan pada pembiayaan dari pasar keuangan juga membuat pemerintah perlu memperhitungkan perubahan sentimen investor, suku bunga global, dan pergerakan nilai tukar,” kata David.
Di sisi lain, rasio pembayaran utang atau debt service ratio (DSR) Tier 1 Indonesia menunjukkan tren penurunan. DSR adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu negara membayar kewajiban utang luar negerinya menggunakan penerimaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi, terutama ekspor barang dan jasa serta pendapatan lainnya.
Sederhananya, DSR menunjukkan seberapa besar bagian dari penerimaan suatu negara yang harus digunakan untuk membayar utang luar negeri, baik pokok utang maupun bunganya.
Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi November 2026, DSR Tier 1 annualized turun dari 14,39 persen pada triwulan II-2026 menjadi 13,31 persen pada triwulan III-2026.
David menilai, penurunan DSR Tier 1 mencerminkan kondisi likuiditas valuta asing domestik dan kapasitas devisa Indonesia dalam memenuhi kewajiban pembayaran ULN. Penurunan rasio tersebut dapat dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan ekspor ataupun berkurangnya penarikan utang luar negeri oleh pemerintah dan sektor swasta.
Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir, penurunan DSR Tier 1 Indonesia tampaknya lebih banyak dipengaruhi oleh berkurangnya kredit luar negeri swasta. Sementara itu, penerimaan devisa, terutama dari ekspor, baru menunjukkan penguatan sekitar pertengahan 2026.
Meski demikian, penurunan rasio pembayaran utang tersebut tidak serta-merta menghilangkan risiko fiskal. Peningkatan ULN pemerintah tetap perlu dicermati, terutama apabila tidak diikuti penguatan penerimaan negara dan aktivitas ekonomi produktif yang mampu menopang kemampuan pembayaran kewajiban.
Dalam keterangan tertulis, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, pemerintah dan bank sentral berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Pengelolaan ULN juga dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel.
”Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif,” kata Denny.
Denny menjelaskan, ULN pemerintah digunakan untuk mendukung berbagai program dan pembangunan ekonomi. Alokasi terbesar antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah.
Selanjutnya, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,8 persen; jasa pendidikan 16,2 persen; konstruksi 11,4 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.
BI juga menyatakan struktur ULN Indonesia masih terjaga. Hal itu tecermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 30,9 persen pada triwulan III/2026. Selain itu, ULN Indonesia didominasi utang jangka panjang dengan pangsa 84,3 persen. Seluruh ULN pemerintah juga merupakan utang jangka panjang.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai, pengelolaan ULN perlu memperhatikan pemanfaatan dan penyaluran dana agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian.
Menurut dia, aliran modal asing ke instrumen SBN dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) perlu diimbangi dengan penguatan investasi produktif.
”Fokus kebijakan harus memperbaiki kepastian usaha dan kelayakan proyek agar aliran modal menghasilkan tambahan kapasitas produksi dan pekerjaan,” ujarnya.





