Cahyo Harjo Apresiasi Peran RT-RW Sonokwijenan Kawal Data Bansos agar Tepat Sasaran

beritajatim.com
1 jam lalu
Cover Berita

Surabaya (beritajatim.com) – Ketepatan data penerima bantuan sosial menjadi perhatian dalam reses Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso di RW 3 Sonokwijenan, Selasa (17/11/2026). Dia mengapresiasi keterlibatan pengurus RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat yang aktif mengawal pendataan desil agar bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang membutuhkan.

Dalam kegiatan penjaringan aspirasi tersebut, Cahyo didampingi Ketua RW dan tokoh masyarakat setempat, Erfan. Dia melihat kekompakan warga dan pengurus lingkungan menjadi modal penting untuk memperbaiki pelaksanaan program perlindungan sosial.

Menurut Cahyo, pendataan desil perlu mendapat pengawasan langsung dari masyarakat karena kondisi ekonomi warga bisa berubah. Data yang tidak sesuai harus segera diperbaiki agar tidak menghambat akses warga terhadap bantuan pemerintah.

“Kami mengapresiasi bagaimana di sini tokoh masyarakat, instrumen pemerintah dalam hal ini RW dan RT-nya sangat guyub, sangat solid, dan proaktif dalam melakukan pembenahan dan evaluasi program-program perlindungan sosial. Contoh seperti desil, tadi mereka menyampaikan Pak RW sudah mengawal, dikawal juga tokoh-tokoh masyarakat agar pendataan desil ini betul-betul tepat sasaran,” kata Cahyo.

Dia berharap pengawasan dari tingkat lingkungan dapat membantu pemerintah memastikan kebijakan perlindungan sosial berjalan sesuai tujuan. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

“Hal-hal yang belum sesuai bisa segera diperbaiki agar apa yang diniatkan oleh Bapak Presiden Prabowo ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik,” ujar pria yang juga Ketua DPC Gerindra Kota Surabaya tersebut.

Selain pendataan bantuan sosial, warga juga menyampaikan aspirasi terkait program KIP Jawara yang masih banyak dibutuhkan masyarakat. Cahyo berencana menyampaikan masukan tersebut kepada dinas terkait, termasuk usulan penambahan kuota dan penyederhanaan persyaratan pada 2027 dan 2028.

“Permasalahan di lapangan sangat kompleks dan kebutuhan masyarakat itu tidak bisa terhalang oleh administrasi birokrasi. Harus betul-betul kita memberikan ruang yang luas bagi kepentingan masyarakat di Kota Surabaya,” pungkasnya.[asg/kun]


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pimpinan DPR Tegaskan Ijazah Legislator Terbuka dan Bisa Dilihat di KPU
• 6 jam laludetik.com
thumb
Damkar atasi kendala pasokan air saat kebakaran asrama Paspampres
• 21 jam laluantaranews.com
thumb
Momen Akrab Prabowo dan Narendra Modi saat Jamuan Makan Malam KTT ASEAN
• 12 jam laluidxchannel.com
thumb
KKP Tegaskan 2 Kerja Sama Publikasi dengan RANS pada 2025 Sesuai Ketentuan
• 40 menit lalukumparan.com
thumb
Layanan Amtrak di Washington DC Dihentikan akibat Insiden di Jalur Rel
• 13 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.