JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak merestui rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah pada 2027.
Sebagai gantinya, Tito menyarankan Pemprov DKI Jakarta mengajukan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
BACA JUGA:Jangan Sampai Ditolak Petugas Samsat! Ini Syarat Dokumen Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta 2026
Perubahan skema pembiayaan tersebut disampaikan Tito setelah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Tito mengatakan, usulan pinjaman melalui PT SMI sebelumnya juga telah disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara beberapa waktu lalu.
Menurut Tito, penerbitan obligasi daerah berpotensi menjadi beban bagi pemimpin Jakarta berikutnya.
BACA JUGA:Toyota TMMIN Gelar TDIC 2026, Libatkan 290 Mahasiswa untuk Siapkan Talenta Digital Industri Otomotif
Karena itu, Pemprov DKI disarankan beralih menggunakan skema pinjaman melalui PT SMI yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
“Sehingga, tadi kita sampaikan beliau akan men-switch dari obligasi, sesuai dengan arahan dari Menteri Keuangan, itu untuk membangun infrastruktur, rumah sakit di antaranya beliau. Nah, itu menggunakan PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur yang ada di Kementerian Keuangan,” kata Tito.
Dia menjelaskan, mekanisme pembayaran pinjaman kepada PT SMI nantinya dilakukan melalui skema pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
BACA JUGA:Bukan Sekadar Teknologi! Samsung Hadirkan Program Share the Moments untuk Dekatkan Antar Generasi
Tito juga menyatakan Kemendagri pada prinsipnya siap memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman tersebut.
Sebab, salah satu persyaratan pengajuan pinjaman melalui PT SMI adalah adanya rekomendasi dari Kemendagri.
“Nah, kami Kemendagri diminta pendapat oleh beliau, ya kita akan menyampaikan prinsip setuju karena salah satu persyaratan untuk PT SMI itu memberikan pinjaman adalah rekomendasi dari Kemendagri. Kami prinsip, setelah saya mendengar paparan beliau, kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera,” jelas Tito.
Meski demikian, Tito memahami bahwa penerbitan obligasi daerah sebenarnya dapat memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur di Jakarta.
- 1
- 2
- »





