Jakarta, VIVA - Eks anggota Badan Intelijen Negara sekaligus praktisi Intelijen, Kolonel (Pur) Sri Radjasa Chandra sebut Tentakel Geng Solo masih 70 persen di dalam pemerintahan. Maka dari itu, ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak lengah terhadap kekuatan kelompok tersebut.
Hal ini diungkapkan Sri Radjasa Chandra saat berbincang dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam podcast, dikutip pada Selasa (17/11/2026).
Untuk diketahui, Sri Radjasa Chandra menyebut istilah Tentakel Geng Solo untuk menggambarkan kelompok atau jaringan yang dikenal berkaitan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
"Nah, kalau melihat seperti ini, Bang, kekuatan Geng Solo atau tentakel Geng Solo yang berada di pemerintahan ini mungkin baru 30 persen, belum sepenuhnya. Bahkan baru 30 persen yang terhapus," kata Radjasa.
"Masih 70 persen. Tapi jangan salah, Bang, kekuatan logistik dia full power. Apa pun bisa dilakukan, termasuk membuat situasi chaos," tambahnya.
Namun Radjasa tidak merinci metode penghitungan maupun indikator yang digunakan untuk menghasilkan angka 30 persen dan 70 persen tersebut.
Angka itu merupakan perkiraan atau penilaian Sri terhadap kekuatan jaringan yang ia maksud, bukan hasil pengukuran kuantitatif yang dipaparkan dalam perbincangan tersebut.
Selain itu, ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah nama di lingkungan Polri.
Menurut dia, terungkapnya kasus penyadapan semestinya menjadi momentum strategis bagi Prabowo untuk melakukan pembenahan dan membersihkan jaringan yang dinilainya masih memiliki pengaruh di pemerintahan.
Radjasa meminta Prabowo tidak setengah hati dalam mengungkap perkara tersebut.
Ia mengingatkan agar Presiden tidak terbelenggu pertimbangan politik balas budi maupun kepentingan kelompok ketika mengambil keputusan.
"Jangan lagi presiden mengedepankan atau pakewuh dengan tadi politik balas budi, politik sandra. Tunjukkan sikap kenegarawannya," ucap Radjasa.
Bahkan dia menegaskan, bahwa kepentingan negara seharusnya ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun individu.
"Lakukan bersih-bersih sekalipun dia harus hancur, tapi negara ini selamat," ujarnya.
Radjasa juga mengingatkan, apabila pengusutan kasus penyadapan hanya berhenti pada satu nama, persoalan yang lebih besar dikhawatirkan tidak terungkap.





