Eks Anggota BIN sebut Tentakel Geng Solo Masih 70 Persen di Pemerintahan, Ingatkan Prabowo Agar Tidak Terjebak

viva.co.id
14 menit lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Eks anggota Badan Intelijen Negara sekaligus praktisi Intelijen, Kolonel (Pur) Sri Radjasa Chandra sebut Tentakel Geng Solo masih 70 persen di dalam pemerintahan. Maka dari itu, ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak lengah terhadap kekuatan kelompok tersebut.

Hal ini diungkapkan Sri Radjasa Chandra saat berbincang dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam podcast, dikutip pada Selasa (17/11/2026).

Baca Juga :
Oegroseno Usulkan Bentuk Dewan Kehormatan Polri untuk Sidang Etik Listyo Sigit: Kadiv Propam yang Pimpin
Kapolri Tegaskan Listyo Sigit Cs Belum Jadi Tersangka Makar, Meski SPDP Sudah Masuk Kejaksaan

Untuk diketahui, Sri Radjasa Chandra menyebut istilah Tentakel Geng Solo untuk menggambarkan kelompok atau jaringan yang dikenal berkaitan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

"Nah, kalau melihat seperti ini, Bang, kekuatan Geng Solo atau tentakel Geng Solo yang berada di pemerintahan ini mungkin baru 30 persen, belum sepenuhnya. Bahkan baru 30 persen yang terhapus," kata Radjasa.

"Masih 70 persen. Tapi jangan salah, Bang, kekuatan logistik dia full power. Apa pun bisa dilakukan, termasuk membuat situasi chaos," tambahnya.

Namun Radjasa tidak merinci metode penghitungan maupun indikator yang digunakan untuk menghasilkan angka 30 persen dan 70 persen tersebut.

Angka itu merupakan perkiraan atau penilaian Sri terhadap kekuatan jaringan yang ia maksud, bukan hasil pengukuran kuantitatif yang dipaparkan dalam perbincangan tersebut.

Selain itu, ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah nama di lingkungan Polri.

Menurut dia, terungkapnya kasus penyadapan semestinya menjadi momentum strategis bagi Prabowo untuk melakukan pembenahan dan membersihkan jaringan yang dinilainya masih memiliki pengaruh di pemerintahan.

Radjasa meminta Prabowo tidak setengah hati dalam mengungkap perkara tersebut.

Ia mengingatkan agar Presiden tidak terbelenggu pertimbangan politik balas budi maupun kepentingan kelompok ketika mengambil keputusan.

"Jangan lagi presiden mengedepankan atau pakewuh dengan tadi politik balas budi, politik sandra. Tunjukkan sikap kenegarawannya," ucap Radjasa.

Bahkan dia menegaskan, bahwa kepentingan negara seharusnya ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun individu.

"Lakukan bersih-bersih sekalipun dia harus hancur, tapi negara ini selamat," ujarnya.

Radjasa juga mengingatkan, apabila pengusutan kasus penyadapan hanya berhenti pada satu nama, persoalan yang lebih besar dikhawatirkan tidak terungkap.

Baca Juga :
Dasco hingga Sugiono Masuk Bursa Cawapres, Bahtra Banong: Gerindra punya Banyak Stok Kader Terbaik
Pujakesuma Percaya Calon Wapres Pilihan Presiden Prabowo Sosok Terbaik bagi Bangsa
Prabowo Minta UMKM Harus Terlibat dalam Kerja Sama Ekonomi ASEAN-Jepang, Ini Alasannya

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Guardian Run 2026 Diikuti 10.000 Peserta, Gaya Hidup Sehat Makin Diminati
• 19 jam laluherstory.co.id
thumb
Libas Afghanistan, Timnas Indonesia Lolos ke Piala Asia U-17 2027
• 1 jam lalucelebesmedia.id
thumb
Gempa M 7,1 di Laut Banda Maluku Tenggara Tak Berpotensi Tsunami
• 11 jam laludetik.com
thumb
Tak Sekadar Berburu Buku Murah, BBW Bandung Punya Koleksi Istimewa Tahun Ini
• 18 jam lalujpnn.com
thumb
Desta Tak Kuasa Menahan Air mata Dengar Pertanyaan Anak soal Uang Nafkah
• 11 jam lalueranasional.com
Berhasil disimpan.