Liputan6.com, Jakarta - Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa (17/11/2026).
“Sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.
Advertisement
Selain sanksi administratif, Eko juga dinyatakan melakukan perbuatan tercela.
“Terhadap terduga pelanggar EHS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.
Atas perbuatannya, Eko dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Kode Etik Profesi Polri, baik yang berkaitan dengan etika kelembagaan maupun etika kepribadian.
Sidang KKEP tersebut dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota. Sementara itu, posisi wakil ketua dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan.
Adapun tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen Pol. Dr. Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.




