Usulan relokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Alas Purwo yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, kini tengah menjadi sorotan publik.
Pegiat media sosial Jhon Sitorus mencurigai adanya kaitan antara usulan tersebut dan keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait penetapan kawasan laut di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang berlaku sejak 12 Februari 2026.
Baca Juga: Usai Badak Jawa Mau Direlokasi, Kini Bahlil Tetapkan Perairan Ujung Kulon Jadi Wilayah Usaha Tambang
"Ada Tambang Dibalik Pemindahan Badak?Sebelum Hashim ngide pemindahan Badak dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Bahlil sudah menandatangani Surat Keputusan Menteri ESDM tentang wilayah Perairan Ujung Kulon yang masuk ke wilayah pertambangan," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Selasa (17/11).
Jhon juga menyoroti bahwa Taman Nasional Alas Purwo belum masuk kategori layak sebagai habitat badak Jawa menurut Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Ia bahkan menduga faktor pertambangan menjadi alasan di balik wacana pemindahan satwa langka tersebut, bukan semata-mata ancaman aktivitas Gunung Anak Krakatau.
"Satu-satunya alasan pemindahan Badak Jawa adalah karena “Tambang”, bukan karena Krakatau," tandasnya.
Sebelumnya, Hashim menilai keberadaan habitat alternatif diperlukan untuk mengantisipasi ancaman bencana alam yang berpotensi mengancam populasi badak jawa di Ujung Kulon.
Salah satu risiko yang menjadi perhatiannya adalah kemungkinan gempa bumi atau tsunami yang dipicu aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
"Di Ujung Kulon, ada suaka badak Jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah," kata Hashim dalam media briefing COP31, Kamis (12/11).
Sementara Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai usulan pemindahan badak jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon masih membutuhkan serangkaian penelitian dan kajian mendalam sebelum dapat direalisasikan.
Baca Juga: DPR soal Usul Badak Jawa Dipindah ke Alas Purwo, 'Dikaji Dulu..'
Penegasan tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi Balai TN Ujung Kulon pada Sabtu (14/11). Pernyataan itu sekaligus merespons kembali mencuatnya wacana penyediaan habitat alternatif bagi satwa langka tersebut.
"Gagasan tersebut masih memerlukan kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh untuk memastikan kesesuaian kawasan sebagai habitat yang mampu mendukung keselamatan dan keberlangsungan hidup Badak Jawa," demikian keterangan Balai TN Ujung Kulon, dikutip Senin (16/11).





