Polri memecat atau memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Pelanggaran Eko Hadi dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
Hal itu disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko seusai menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Eko Hadi di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
"Pada hasil sidang KEPP maka didapatkan putusan sidang KEPP. Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Trunoyudo.
Sidang juga menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan Eko Hadi dari kedinasan Polri.
"Yang kedua, sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," tambah Trunoyudo.
Sebagai informasi, Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Eko, dua perwira tinggi lainnya juga dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Ahrie Sonta (AS).
Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut bahwa para tersangka terindikasi menyadap Presiden Prabowo.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
(fca/lir)





