Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan Indonesia berpeluang memperkuat kerja sama hilirisasi mineral kritis dengan Korea Selatan (Korsel) untuk mendukung rantai pasok industri semikonduktor, termasuk cip.
Kerja sama itu menjadi salah satu potensi pengembangan industri bernilai tambah di tengah kebutuhan global terhadap mineral untuk teknologi masa depan.
Bahlil mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah membuka peluang kemitraan tersebut melalui ajakan kepada Korea Selatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Republik Korea di Manila, Filipina.
Dalam pertemuan itu, Prabowo mendorong pengembangan industri hilirisasi mineral kritis sebagai salah satu fondasi kerja sama kedua negara.
"Presiden telah membuka jalan. Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya di dalam negeri. Dengan hilirisasi, mineral kritis kita siap menjadi bagian dari rantai pasok industri teknologi masa depan, termasuk semikonduktor, bersama mitra seperti Korea Selatan," kata Bahlil dikutip dari siaran pers pada Selasa (17/11).
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan peluang kerja sama tersebut di hadapan Presiden Korsel, Lee Jae-myung, dan para pemimpin ASEAN. Ia menilai Korsel memiliki posisi strategis dalam industri semikonduktor dunia, sedangkan ASEAN memiliki potensi untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri tersebut.
"Korea Selatan merupakan salah satu pemimpin dalam industri tersebut, sementara ASEAN memiliki potensi untuk berperan lebih dari sekadar pasar. Melalui pengembangan bersama industri hilirisasi mineral kritis, kita dapat menjadi mitra yang andal dalam semakin memperkuat industri semikonduktor," ujar Prabowo.
Prabowo juga menilai penguatan kemitraan tersebut dapat membuka peluang pengembangan riset kecerdasan buatan, inovasi, dan peningkatan keterampilan. Selain semikonduktor, Indonesia juga melihat potensi kerja sama dengan Korea Selatan dalam pengembangan energi terbarukan dan teknologi bersih.
Kerja sama kedua negara di sektor mineral kritis sebenarnya telah memiliki landasan. Pada April 2026, Indonesia dan Korea Selatan menandatangani nota kesepahaman (MoU) di bidang mineral kritis, energi bersih, serta penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS). Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh kedua kepala negara di Seoul.
Kesepakatan mineral kritis itu mencakup sejumlah bidang, mulai dari survei geosains, pengolahan dan pemurnian mineral, daur ulang, penerapan standar lingkungan, hingga reklamasi pascatambang.
Di dalam negeri, pemerintah juga terus mengembangkan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Sejak 2024, pemerintah telah meresmikan smelter tembaga dan smelter emas PT Freeport Indonesia di Gresik, smelter katoda tembaga PT Amman di Sumbawa Barat, serta Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah.
Pemerintah juga mengembangkan ekosistem hilirisasi nikel di Weda Bay, Maluku Utara, serta memulai pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat.
Pengembangan industri hilir tersebut turut mendorong peningkatan investasi sektor energi dan sumber daya mineral. Realisasi investasi sektor ESDM pada Semester I 2026 mencapai US$16,47 miliar atau meningkat sekitar 18,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir.
Dari sisi pasokan energi, pemerintah mengalokasikan 2.001 BBTUD atau sekitar 38% dari total pemanfaatan gas bumi nasional hingga Semester I 2026 untuk memenuhi kebutuhan industri dan pupuk.
Selain mineral kritis, Indonesia juga membuka peluang kerja sama dengan Korea Selatan dalam pengembangan energi bersih. Kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mencapai 16.442 megawatt pada Agustus 2026 atau setara 15% dari total kapasitas pembangkit nasional. Pemerintah juga telah meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak.
Hubungan ekonomi kedua negara juga ditopang oleh investasi Korea Selatan di Indonesia. Nilai investasi Korea Selatan tercatat sekitar US$2,9 miliar pada 2024 dan mendukung penciptaan lebih dari 183.000 lapangan kerja.
Dalam forum tersebut, Prabowo turut menyoroti pentingnya implementasi Rencana Aksi ASEAN-Republik Korea 2026-2030 sebagai pedoman penguatan kemitraan kawasan. Ia meminta negara-negara yang terlibat segera merealisasikan berbagai peluang kerja sama yang telah disepakati.
"Kini adalah saatnya untuk bertindak," ujarnya.




