JAKARTA, KOMPAS - Industri kecil dan menengah sulit menembus jaringan ritel modern. Mereka terhambat urusan kualifikasi, termasuk standar, volume, dan administrasi yang dipersyaratkan jaringan ritel.
Persoalan ini mengemuka dalam wawancara Kompas dengan sejumlah industri kecil dan menengah pada pameran dalam rangkaian Temu Bisnis IKM dengan Hippindo, Industri Besar, dan MR D.I.Y. di Plasa Industri, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 20 IKM hasil kurasi Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kerajinan serta 29 IKM pangan. Reni berharap masukan dari calon pembeli menjadi bahan pendampingan lanjutan sehingga kerja sama tidak berhenti pada temu bisnis.
Pemilik Namita Handmade, Nina Rokayah, mengatakan, tantangan utama usahanya adalah mempertemukan karakter produk buatan tangan dengan standar ritel modern. Usaha rumahan di Karawang, Jawa Barat, tersebut menjual melalui akun Instagram-nya, @namita_handmade.
Nina memproduksi tas dan pakaian luar berbahan kulit, batik, serta kain ecoprint. “Bagi kami, tantangan terbesarnya adalah menyesuaikan karakteristik produk handmade dengan standar kebutuhan ritel modern,” katanya.
Nina mengikuti kurasi dengan harapan dapat bekerja sama dengan MR D.I.Y. untuk memperluas pemasaran. Namun, kapasitas produksi tetap menjadi pertimbangan. Usahanya belum mampu memenuhi pesanan hingga puluhan ribu produk, tetapi siap untuk kebutuhan sekitar 1.000–3.000 produk.
Persoalan berbeda dihadapi Sun Origin Coffee, usaha pengolahan dan penyangraian kopi yang menggunakan bahan dari berbagai daerah di Indonesia.
Manajer Operasional Sun Origin Coffee, Intan, mengatakan, menemukan jaringan ritel modern yang sesuai menjadi tantangan di tengah banyaknya pesaing. Biaya pendaftaran produk atau listing fee untuk masuk ke jaringan ritel juga menjadi kendala.
Menurut dia, setelah masuk ke ritel modern, pelaku usaha perlu terus berpromosi dan menjaga komunikasi dengan pihak pembeli agar produknya tetap terjual. ”Promosi dan marketing-nya harus kencang banget,” ujarnya.
Ketua Umum DPP Asosiasi IUMKM Indonesia, Hermawati Setyorinny, menilai, mekanisme pembayaran menjadi salah satu persoalan paling berat dalam kemitraan usaha kecil dengan ritel modern.
Menurut dia, dalam sistem konsinyasi atau titip jual, pelaku usaha menghadapi risiko produk tidak terjual. Untuk produk pangan, masa simpan yang terus berkurang dapat menambah risiko tersebut.
Hermawati mengusulkan tenggat pembayaran yang lebih pendek, sekitar dua minggu hingga paling lama satu bulan, agar modal usaha dapat segera diputar kembali. Usulan tersebut perlu disertai pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan kemitraan.
Ia juga mendorong tersedianya saluran pengaduan yang netral agar persoalan pembayaran dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak hanya bergantung pada kemampuan pemasok kecil berunding dengan peritel.
“Saya berharap kerja sama ini juga ada pos keluhannya,” katanya.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, mengemukakan tiga kendala yang dihadapi IKM.
Pertama, pembayaran. Menurut Reni, sebagian peritel menerapkan pembayaran di muka. Sebagian lagi menggunakan tempo satu hingga dua bulan. Masa tunggu tersebut menjadi persoalan bagi IKM yang memiliki modal terbatas.
Sebelum pembayaran diterima, pelaku usaha tetap perlu membeli bahan baku, membayar upah, dan membiayai produksi berikutnya. Reni mencontohkan IKM yang mengandalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 10 juta - Rp 50 juta. Tenggat pembayaran yang panjang dapat mengganggu perputaran modal mereka.
Kendala kedua, IKM belum mengetahui secara jelas produk seperti apa dan kisaran harga berapa yang dicari peritel. Akibatnya, mereka kesulitan menyiapkan produk yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.
Kendala ketiga, peritel membutuhkan kepastian mutu dan pasokan. Pembinaan dan kurasi diperlukan agar produk IKM memenuhi persyaratan ritel modern.
“Fokus kami adalah pembinaan dan pemenuhan spesifikasi yang dibutuhkan oleh peritel maupun industri besar,” ujar Reni menjawab pertanyaan wartawan.
Ketua Komite Departement Store Hippindo, Hedy Djaja Ria, mengatakan, asosiasinya memiliki lebih dari 380 perusahaan anggota, 800 merek, dan lebih dari 80.000 gerai. Jaringan ini berpotensi memperluas pemasaran produk IKM.
Tantangannya adalah kesiapan mutu dan distribusi. Ia juga mengajak anggota Hippindo serta industri besar membuka lebih banyak kesempatan bagi produk IKM. “Melalui temu bisnis hari ini, kami berharap dapat tercipta kemitraan yang konkret dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Izzudin Al Farras, menilai, ketiga kendala yang disampaikan Kemenperin berkaitan dengan kesenjangan posisi tawar.
Peritel menguasai ruang penjualan, data transaksi, dan persyaratan perdagangan. Sementara itu, IKM harus membiayai produksi serta menunggu pembayaran. Menurut dia, ketimpangan tersebut perlu diatasi agar kerja sama berlangsung seimbang.
Izzudin menjelaskan, standar dan konsistensi mutu menjadi tantangan utama saat IKM hendak masuk ke ritel modern. Setelah produk masuk, kemampuan membiayai produksi selama menunggu pembayaran menjadi penentu keberlanjutan usaha.
“Selama ini, kebijakan pemerintah lebih banyak menyasar IKM untuk masuk ke rantai pasok ketimbang untuk bertahan di dalamnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, Izzudin menilai risiko perlu dibagi secara proporsional. Peritel yang memiliki akses informasi dan kemampuan keuangan lebih kuat sewajarnya menanggung porsi risiko modal kerja yang lebih besar.
Pemerintah, dia melanjutkan, dapat memberikan insentif bagi peritel yang menjalankan kemitraan dengan baik, sekaligus memperkuat pengawasan dan penegakan aturan. Pendampingan sertifikasi serta penggabungan pasokan dari sejumlah produsen juga dapat membantu IKM menjaga mutu dan volume produksi.
Menurut Izzudin, keberhasilan temu bisnis perlu diukur dari pesanan berulang, keuntungan bersih, waktu tunggu pembayaran, serta pertumbuhan kapasitas produksi dan tenaga kerja. Ukuran tersebut diperlukan untuk memastikan masuknya produk ke ritel benar-benar memperkuat usaha IKM.





