Jakarta, tvOnenews.com - Polisi mengungkapkan peran tersangka Eko Hadi Santoso dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Diketahui bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) usai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berlangsung di Divpropam Mabes Polri, pada Selasa (17/11/2026).
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pada hasil putusan pelaksanaan sidang KKEP terbukti bahwa terduga pelanggar EHS bermufakat dengan pelanggar lain untuk melakukan penyadapan ilegal.
“Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural,” ucap Trunoyudo, di Divpropam Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
- tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira
Kemudian, Trunoyudo menjelaskan bagwa dari hasil tersebut, maka diputuskan sanksi etika bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela dan diberikan sanksi administratif berupa PTDH.
“Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” ucap Trunoyudo.
Untuk diketahui, Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Tiga orang tersangka inisial LSP, ASN, dan EH saat ini dilakukan penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua.
Kemudian tersangka yang keempat yaitu SU yang berperan sebagai dewan pembina dari monitoring center (MC) Bareskrim Polri, di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabakmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019.
Saat ini tersangka belum ditahan lantaran sakit. Namun tersangka SU dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access ancaman pidana 6 tahun, dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (ars/amr)




