Gubernur DKI Jakarta Tak Setuju Jika Hutan Kota UI Jadi Sekolah Rakyat

idxchannel.com
11 jam lalu
Cover Berita

Penolakan itu disampaikan Pramono menyusul rencana Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan membangun sekolah rakyat di kawasan Hutan Kota UI.

Gubernur DKI Jakarta Tak Setuju Jika Hutan Kota UI Jadi Sekolah Rakyat

IDXChannel - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak setuju bila hutan kota Universitas Indonesia (UI) dialih fungsikan untuk pembangun Sekolah Rakyat.

Penolakan itu disampaikan Pramono menyusul rencana Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan membangun sekolah rakyat di kawasan Hutan Kota UI.

Baca Juga:
Peringatan 1 Tahun Sekolah Rakyat, Gus Ipul: Negara Hadir Memutus Rantai Kemiskinan

Pramono mengatakan, pihaknya sangat tidak keberatan bila UI menyerahkan pengelolaan hutan kotanya kepada DKI Jakarta. Sebab Jakarta saat ini masih membutuhkan tambahan ruang terbuka hijau.

"Karena memang sekarang ini kan perguruan tinggi kalau harus mengelola hutan kota seperti itu tentunya berat. Secara prinsip, DKI Jakarta tidak keberatan, secara prinsip. Bahkan Jakarta sedang memerlukan untuk ruang terbuka hijau (RTH) lebih banyak," kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga:
DPR Dorong Kurikulum Sekolah Rakyat Ajarkan Ekonomi Kerakyatan

Pemprov DKI Jakarta tentunya akan mempertahankan area hutan Kota tersebut sebagai RTH, bukan dialihkan fungsikan menjadi sekolah rakyat.

"Dan saya setuju sekali dengan rektor UI kalau kemudian yang mengelola adalah DKI Jakarta. Maka ruang terbuka hijau Jakarta menjadi makin besar. Tetapi saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini apa, peruntukannya dialihkan," jelas Pramono.

Baca Juga:
Mensos Sebut Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Dalam Kampus UI

Pramono menejelaskan hal yang berkaitan dengan sekolah rakyat ketika Menteri Sosial Saifullah Yusuf menemui di Balai Kota, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya mengajukan dua lokasi untuk dibangun sekolah rakyat.

Pemprov DKI hanya menyediakan lahan dan proses pembangunannya dia sebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Baca Juga:
BNI Perkuat Literasi Keuangan Siswa Sekolah Rakyat Sejak Dini

"Kami menyiapkan dua tempat satu di Jakarta Barat, satu di Jakarta Timur. Jakarta Timur saya ingat tempatnya di Cakung, ini 2,2 hektare, ini kurang lebih 7,2 hektare lah. Jadi, itu yang menjadi kewenangan DKI ya," jelasnya.

Adapun bila pengelolaan hutan kota UI nantinya diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta, maka Pramono akan mengembangkan kawasan tersebut sebagai kebun raya. Dengan begitu, kata dia Jakarta memiliki dua kebun raya.

"Saya merencanakan kalau kemudian itu betul nanti diserahkan kita untuk mengelola, saya akan gunakan Jakarta akan punya dua kebun raya. Satu kebun raya Mangrove di Jakarta Utara, satu lagi adalah kebun raya yang ada di UI tadi, kita gunakan menjadi kebun raya," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pengembangan PSEL di Indonesia Ditargetkan Kelola Lebih dari 7 Juta Ton Sampah per Tahun
• 23 jam lalumetrotvnews.com
thumb
OJK Dorong Pembiayaan Perbankan, Percepat Transformasi Bangunan Gedung Hijau (BGH)
• 4 jam laluidxchannel.com
thumb
AFPI Lantik Pengurus Periode 2026-2029, CEO AsetKu Kini Pimpin Bidang Edukasi dan literasi
• 7 jam lalurepublika.co.id
thumb
Dahsyatnya Puting Beliung di Jabar, Hampir 2.000 Bangunan Rusak
• 14 jam lalukompas.id
thumb
Kemenko Pangan pacu diversifikasi saat Peringatan Hari Pangan Sedunia
• 6 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.