Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah umat Islam di India menghadapi penahanan hingga deportasi setelah nama mereka dihapus dari daftar pemilih yang direvisi pemerintah. Kasus ini memicu kekhawatiran karena penghapusan nama dari daftar pemilih mulai dikaitkan dengan pemeriksaan kewarganegaraan, meski keduanya secara hukum merupakan proses berbeda.
Salah satu yang mengalaminya adalah Sahida Fakir, perempuan berusia 38 tahun asal Mumbai. Ia mengaku ditangkap petugas berpakaian preman saat keluar membeli sayuran pada 19 Juli dan kemudian dipaksa menyeberang ke Bangladesh.
"Seseorang meraih tangan saya dari belakang dan memerintahkan saya masuk ke dalam kendaraan," kata Fakir kepada Reuters dari Satkhira, Bangladesh, dikutip Selasa (17/11/2026).
Fakir mengaku petugas menyita telepon genggamnya yang berisi salinan dokumen identitas. Ia kini terpisah dari suami dan dua anaknya, sementara keluarganya berjuang melalui jalur hukum untuk membawanya kembali ke India.
Dokumen pengadilan menunjukkan orang tua dan kakek-nenek Fakir tercatat sebagai pemilih di India sejak pemilu nasional pertama pada 1952. Kasus Fakir bukan kejadian tunggal.
Reuters sendiri mewawancarai keluarga dari 10 orang yang kerabatnya ditahan, dideportasi, atau dipertanyakan kewarganegaraannya setelah dikeluarkan dari daftar pemilih. Meskipun sebenarnya, sejumlah anggota keluarga mereka masih tercatat sebagai pemilih India.
Revisi daftar pemilih tersebut merupakan penghapusan terbesar dalam sejarah India, dengan sekitar 130 juta nama dicoret secara nasional. Di negara bagian Bengal Barat, sekitar 9 juta nama dihapus menjelang pemilihan daerah.
Dari 2,7 juta nama yang dicoret setelah pemeriksaan lebih lanjut, sekitar 70% merupakan warga Muslim. Padahal, menurut Sabar Institute yang berbasis di Kolkata, kelompok tersebut hanya mencakup 27% populasi wilayah itu,
Menteri Dalam Negeri India Amit Shah secara terbuka menghubungkan penghapusan nama dari daftar pemilih dengan upaya mengusir imigran ilegal. Dalam rapat umum di Haryana pada 5 November, ia mengatakan "tekad Bharatiya Janata (BJP) mendeteksi penyusup".
"Akan mengeluarkan mereka dari daftar pemilih, kemudian mengusir mereka satu per satu dari negara ini," ujarnya.
Dampak kebijakan tersebut juga dialami pedagang kaki lima Nasiruddin Sheikh. Ia mengaku ditahan selama 32 hari bersama sejumlah orang lainnya setelah nama mereka tidak ditemukan dalam daftar pemilih
"Seorang polisi mengatakan kepada saya, 'Nama Anda tidak ada dalam daftar pemilih. Anda adalah orang Bangladesh'," ujar Sheikh menggambarkan tempat penahanannya seperti penjara karena para penghuni tidak diperbolehkan keluar.
Kelompok hak asasi manusia menilai kebijakan tersebut berisiko menjadikan status daftar pemilih sebagai dasar untuk mempertanyakan kewarganegaraan seseorang. Aktivis HAM Kirity Roy mengatakan jutaan gugatan terkait penghapusan nama masih menunggu penyelesaian di pengadilan.
"Pengadilan berjalan lambat. Kami tidak punya harapan dengan apa yang sedang terjadi," ujarnya.
Meski demikian, Partai BJP pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi membantah ini. Partai itu mengklaim hanya menargetkan warga negara yang sah melalui kebijakan tersebut.
(luc/sef)




