Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp4,5 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pinjaman tersebut menjadi salah satu alternatif pembiayaan agar berbagai program pembangunan Jakarta tetap berjalan sesuai rencana.
Rencana tersebut disampaikan Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026), setelah mendapatkan kepastian mengenai mekanisme pembiayaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta membutuhkan pembiayaan sekitar Rp7,5 triliun yang direncanakan berasal dari dua sumber pendanaan.
Dari total kebutuhan tersebut, sebesar Rp3 triliun akan dipenuhi melalui Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan Rp4,5 triliun lainnya berasal dari pinjaman PT SMI.
"Jadi, di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita itu ada kebutuhan kurang lebih Rp7,5 triliun, yang Rp3 triliun nanti dari dana bagi hasil (DBH) dan yang Rp4,5 triliun itu dari SMI," jelas Pramono.
Pramono Yakin Jakarta Mampu Bayar Pinjaman Rp4,5 TriliunPramono menyatakan optimistis bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membayar kembali pinjaman sebesar Rp4,5 triliun kepada PT SMI.
Menurutnya, kapasitas fiskal Jakarta masih cukup kuat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tanpa mengganggu kemampuan keuangan pemerintah daerah.
"Dari SMI-nya, tentunya bagi Jakarta, angka itu pasti bisa, kemampuan bayarnya lebih dari cukuplah Jakarta, dengan kemampuan yang ada," ujar Pramono.
Pramono juga berharap pinjaman dari PT SMI dapat diberikan dengan tingkat bunga yang rendah sehingga tidak menimbulkan beban pembiayaan terlalu besar bagi APBD Jakarta.
Besaran bunga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan karena akan memengaruhi jumlah kewajiban pembayaran yang harus ditanggung pemerintah daerah.
Pemprov DKI Jakarta menilai penggunaan pinjaman PT SMI dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah proses persetujuan penerbitan obligasi daerah.
Pramono Bertemu Mendagri Tito Karnavian Bahas Pembiayaan APBDPramono mengaku bersyukur setelah memperoleh kepastian dari Kementerian Dalam Negeri mengenai rencana penggunaan pinjaman PT SMI sebagai sumber pembiayaan daerah.
Kepastian tersebut diperoleh setelah Pramono mengadakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Balai Kota Jakarta pada Selasa siang.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari proses penyiapan alternatif pembiayaan yang harus disesuaikan dengan ketentuan dan keputusan pemerintah pusat.
Setelah mendapatkan kepastian dari Kemendagri, Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan pembahasan mengenai skema pembiayaan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Pembahasan diperlukan karena perubahan sumber pembiayaan berkaitan dengan penyesuaian persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Pramono menjelaskan bahwa sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah merencanakan pembiayaan melalui penerbitan obligasi daerah.
Namun, rencana tersebut perlu disesuaikan dengan alternatif pendanaan yang kini disiapkan melalui kombinasi Dana Bagi Hasil dan pinjaman PT SMI.
"Sehingga dengan demikian, yang perlu dilakukan karena RAPBD untuk tahun 2027 harus sudah selesai, maka kami harus mengubah persetujuan dari dulu yang obligasi menjadi SMI ataupun DBH tadi kekurangannya," tutur Pramono.
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati Alternatif Pengganti Obligasi DaerahSebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mempertimbangkan penggunaan Dana Bagi Hasil dan pinjaman PT SMI sebagai alternatif dari rencana penerbitan obligasi daerah.
Pertimbangan tersebut muncul karena penerbitan obligasi masih menunggu persetujuan pemerintah pusat.
Kondisi itu membuat Pemprov DKI perlu menyiapkan sumber pembiayaan lain agar proses penyusunan RAPBD 2027 tidak mengalami hambatan.
Pramono menegaskan bahwa pemerintah daerah akan tetap mengikuti seluruh keputusan pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan kewenangan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta tetap menyiapkan langkah alternatif untuk memastikan kebutuhan pembiayaan pembangunan dapat terpenuhi.
Dalam proses tersebut, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta telah mencapai keputusan bersama untuk menggunakan Dana Bagi Hasil dan pinjaman PT SMI sebagai sumber pembiayaan alternatif.
Kesepakatan itu menetapkan DBH sebagai sumber pendanaan pertama dan pinjaman PT SMI sebagai sumber pembiayaan kedua untuk menutup kebutuhan anggaran.
"Maka, kami sudah memutuskan apa yang menjadi keputusan bersama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai pertama, menggunakan DBH, yang kedua adalah pinjaman dari SMI dengan bunga yang mudah-mudahan murah sekali," ungkap Pramono.
Pinjaman PT SMI Diharapkan Memiliki Bunga RendahPemprov DKI Jakarta berharap skema pinjaman dari PT SMI dapat memberikan tingkat bunga yang rendah sehingga beban pembayaran tidak terlalu besar.
Pramono menilai kemampuan keuangan Jakarta cukup untuk memenuhi kewajiban pinjaman yang direncanakan mencapai Rp4,5 triliun.
Meski demikian, tingkat bunga tetap menjadi perhatian karena akan menentukan besaran biaya pembiayaan yang harus dialokasikan dalam anggaran daerah.
Penggunaan pinjaman PT SMI juga menjadi langkah alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap rencana penerbitan obligasi daerah yang masih membutuhkan persetujuan pemerintah pusat.
Melalui skema tersebut, Pemprov DKI berharap kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi tanpa harus mengubah program pembangunan yang telah direncanakan.
RAPBD 2027 Perlu Disesuaikan agar Pembangunan Jakarta Tetap BerjalanPemprov DKI Jakarta menilai ketersediaan sumber pembiayaan alternatif penting untuk menjaga kepastian pelaksanaan berbagai program pembangunan dalam RAPBD 2027.
Pramono menegaskan bahwa perubahan skema pembiayaan dari obligasi daerah menjadi kombinasi DBH dan pinjaman PT SMI dilakukan agar pembangunan Jakarta tidak terhambat persoalan pendanaan.
Dengan komposisi Rp3 triliun dari Dana Bagi Hasil dan Rp4,5 triliun dari PT SMI, kebutuhan pembiayaan sekitar Rp7,5 triliun diharapkan dapat terpenuhi.
Meski penggunaan kedua sumber pendanaan tersebut telah menjadi keputusan bersama Pemprov DKI dan DPRD, penyesuaian persetujuan dalam proses pembahasan RAPBD 2027 masih harus dilakukan.
Langkah tersebut diperlukan agar perubahan mekanisme pembiayaan dapat dimasukkan ke dalam penyusunan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemprov DKI Jakarta juga tetap menunggu perkembangan keputusan pemerintah pusat terkait mekanisme pembiayaan daerah yang sebelumnya direncanakan melalui obligasi.
Rencana pinjaman Rp4,5 triliun kepada PT SMI menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kesinambungan pendanaan pembangunan sekaligus memastikan penyusunan RAPBD 2027 dapat diselesaikan sesuai kebutuhan.




