Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mempertanyakan kapasitas Hashim Djojohadikusumo saat membicarakan rencana pemindahan badak jawa alias badak bercula satu dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon.
Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Umi Ma’rufah mengingatkan bahwa Hashim adalah Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional. Kewenangan Hashim adalah mencari dan mengoptimalkan pendanaan berkelanjutan untuk taman nasional.
“Mestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN,” kata Umi melalui siaran pers, Selasa (17/11).
Dia mengingatkan bahwa Hashim tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan konservasi satwa. Relokasi satwa adalah kebijakan besar dan wewenangnya berada di tangan pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab. Keputusan relokasi harus didasari oleh kajian ilmiah dan proses pengambilan keputusan yang transparan serta akuntabel.
“Jangan sampai kedekatan dengan kekuasaan justru membuat seseorang merasa dapat menentukan kebijakan tanpa melalui mekanisme semestinya,” ujar Umi.
Walhi menjelaskan, evakuasi dan pemindahan satwa diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa.
Penyelamatan dapat dilakukan terhadap satwa sitaan, rampasan, temuan, tegahan, hasil penyerahan; terdampak konflik, bencana alam, non-alam, maupun kegiatan manusia; berasal dari lembaga konservasi, wilayah terisolasi, penangkaran, maupun dalam proses repatriasi (pengembalian).
Namun, regulasi ini tidak otomatis membuat upaya pemindahan satwa dilakukan tanpa pertimbangan ekologis yang matang. Pemindahan hanya bisa dipertimbangkan ketika terjadi kondisi yang benar-benar mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup satwa.
Misalnya, kerusakan habitat secara masif, bencana yang membuat habitat tidak layak huni, atau ancaman serius lainnya. Dalam artian, ancaman tersebut tidak bisa diatasi dengan perlindungan di habitat alami satwa.
Kajian ilmiah yang komprehensif juga dibutuhkan untuk mengetahui kesesuaian karakteristik habitat baru satwa, ketersediaan pakan, kondisi ekologis, daya dukung lingkungan, potensi adaptasi, hingga risiko keberadaan satwa terhadap spesies yang lebih dulu menghuni kawasan tujuan.
Ini berlaku untuk rencana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo.
“Perlu dikaji secara mendalam, apakah badak jawa dapat hidup berdampingan dengan spesies yang telah menghuni kawasan tersebut, seperti banteng jawa dan macan tutul jawa. Sebaliknya, perlu dipastikan pula bahwa kehadiran badak jawa tidak menimbulkan tekanan ekologis, mengganggu keseimbangan ekosistem, atau mengancam keberlangsungan hidup spesies lain di Alas Purwo,” demikian dikutip dari siaran pers Walhi.
Kematian badak Musofa yang dipindahkan dalam satu kawasan Taman Nasional Ujung Kulon menjadi tanda bahwa operasi ini tidak sederhana dan berisiko. Apalagi, Alas Purwo memiliki karakteristik ekologis yang berbeda dengan Ujung Kulon.
Walhi menegaskan, potensi bencana alam tidak cukup dijadikan alasan tunggal memindahkan badak jawa dari habitat alaminya. Pemerintah wajib menyampaikan kajian risiko bencana yang komprehensif, di antaranya mencakup probabilitas, tingkat ancaman, dampak terhadap populasi dan habitat badak, juga skenario mitigasi yang dapat dilakukan.
“Pemerintah juga harus menjelaskan mengapa upaya perlindungan dan mitigasi di habitat asal tidak lagi memungkinkan,” tulis Walhi.




