Malang (beritajatim.com) – Satuan Reformasi Birokrasi (SRB) Universitas Brawijaya (UB) berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sukses menyelenggarakan program pembelajaran e-learning bertajuk “Peningkatan Pemahaman Gratifikasi”. Tercatat sebanyak 107 sivitas akademika UB dinyatakan lulus dan mengantongi sertifikat resmi dari program tersebut.
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian integral dari implementasi Program Peningkatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN). Universitas Brawijaya sendiri mendapatkan kepercayaan khusus dari KPK sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) piloting nasional dalam membangun budaya integritas kampus.
Ketua SRB Universitas Brawijaya, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.Hum., memaparkan bahwa program pembelajaran mandiri ini melibatkan berbagai elemen penting di lingkungan kampus, mulai dari unsur pimpinan universitas, jajaran dosen, pejabat struktural setara eselon II, hingga tenaga kependidikan (tendik) serta staf administrasi.
“Pelajaran e-learning yang diselenggarakan oleh KPK dan UB ini merupakan bagian dari bentuk diseminasi dan memperluas jejaring. Harapannya dengan program ini, terbangun kesadaran secara masif di Universitas Brawijaya, khususnya berkaitan dengan soal pengendalian gratifikasi,” ujar Ngesti, Selasa (17/11/2026).
Ngesti menjelaskan, metode pembelajaran daring tersebut diakses melalui portal resmi Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK. Proses edukasinya dirancang secara fleksibel dengan model mandiri (self-paced) agar tidak mengganggu jam kerja maupun tugas pokok aparatur kampus.
“Apa yang menarik dari kegiatan ini? Bahwa peserta e-learning mempelajari materi secara mandiri. Materinya disajikan dalam bentuk video dan modul interaktif yang bisa dipelajari dalam waktu seminggu. Mereka tidak terikat waktu, bisa dikerjakan di rumah maupun saat di kantor. Tentu saja dengan tidak mengabaikan tugas-tugas utama mereka,” kata Ngesti.
Raih Kelulusan 100 Persen, Program Berlanjut hingga 2027
Program edukasi antikorupsi ini memiliki total beban belajar sebanyak 13 Jam Pelajaran (JP). Rangkaian materi disusun secara komprehensif oleh tim ahli KPK dengan menggunakan studi kasus nyata di sektor pelayanan publik.
Tahapan pembelajaran dimulai dari pelaksanaan pre-test, pendalaman materi mengenai definisi gratifikasi, tindak pidana suap, pemerasan, hingga dampak buruk gratifikasi terhadap tata kelola institusi. Peserta juga dibekali tata cara pelaporan gratifikasi, peran strategis pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam mengendalikan gratifikasi, serta penanaman nilai antigratifikasi dari perspektif budaya maupun agama.
Rangkaian pelatihan daring ini ditutup dengan evaluasi akhir (post-test). Hasil evaluasi menunjukkan capaian yang sangat memuaskan dengan tingkat kelulusan sempurna.
“Alhamdulillah, dari 107 peserta ini, 100 persen berhasil mendapatkan sertifikat kelulusan resmi dari KPK. Artinya, pemahaman mereka tentang pengendalian gratifikasi dan antikorupsi sudah sangat baik dan terserap sempurna,” ungkap Ngesti dengan bangga.
Pelatihan daring ini merupakan tindak lanjut nyata dari pencanangan dan lokakarya Piloting Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang sebelumnya telah digelar pada 17–18 September 2026 lalu. Melalui program ini, sivitas akademika didorong untuk mengenali potensi benturan kepentingan serta mematuhi kewajiban pelaporan gratifikasi, yakni paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan.
Menyongsong keberlanjutan program ke depan, Ngesti memastikan bahwa kerja sama strategis dengan lembaga antirasuah ini tidak akan berhenti di penghujung tahun 2026. Mengingat pada triwulan keempat ini kuota dari KPK dibatasi untuk sekitar 100 peserta, pihak kampus telah menyiapkan skema perluasan sasaran.
“Kita akan lanjutkan di tahun depan, karena rencana tindak lanjut bersama KPK ini akan kita laksanakan secara berkesinambungan. Program PIEPTN ini tidak hanya di tahun 2026, tapi berlanjut di 2027. Secara keseluruhan, target sivitas akademika yang menjadi sasaran ada sekitar 250 orang, dan itu akan tercover semua secara bertahap. Mungkin satu tahun ke depan pelaksanaannya bisa tiga kali per triwulan,” pungkas Ngesti. [dan/but]




