Kompolnas: Irjen Eko Minta Maaf-Sampaikan Penyesalan saat Sidang Etik, Ajukan Banding

kumparan.com
39 menit lalu
Cover Berita

Irjen Eko Hadi Santoso menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf karena terlibat dalam peristiwa penyadapan Presiden RI dan sejumlah pihak lainnya.

Permintaan maaf dan penyesalan itu disampaikan Irjen Eko saat sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang berlangsung hari ini.

“Ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” ujar Komisioner Kompolnas Choirul Anam dalam jumpa pers usai persidangan, Selasa (17/11).

Sidang KKEP terhadap Eko Hadi berlangsung selama sekitar 9 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB. Dalam persidangan tersebut, majelis menghadirkan 9 saksi, termasuk satu saksi yang meringankan atas permintaan Eko Hadi.

Berdasarkan hasil sidang, Eko Hadi dinyatakan melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Atas perbuatannya, majelis menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela. Kedua, sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Namun ia mengajukan banding atas putusan itu.

“Atas putusan tersebut, pelanggar Eko Hadi menyatakan banding. Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding,” ucap Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di kesempatan yang sama.

Eko Hadi dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ia juga dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Truno juga menjelaskan, sidang berikutnya terhadap eks kapolri Listyo Sigit Prabowo akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Perpol. Namun ia belum menjelaskan lebih lanjut siapa yang akan memimpin sidang KKEP terhadap Listyo Sigit.

“Tadi sesuai mekanisme Perpol, yaitu Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yaitu pada Pasal 42. Itu ya. Mekanismenya seperti itu,” tuturnya.

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang dalam kasus penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Reporter: Vannya Deswanti


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
FFI Resmi Laporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI
• 8 jam lalumedcom.id
thumb
BI Bongkar Modus Penipuan Lewat WA, Saldo Tiba-Tiba Terdebit Rp5 Juta
• 14 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Pramono Punya Rencana Besar untuk Hutan Kota UI
• 3 jam laluliputan6.com
thumb
Cocok untuk Musim Hujan, Ini Resep Soto Bening Ala Rumahan yang Gurih dan Segar
• 10 jam lalutvonenews.com
thumb
Kebiasaan Pagi yang Bisa Memicu Stres, Termasuk Cek Ponsel
• 11 jam lalusuarasurabaya.net
Berhasil disimpan.