Seluruh kepala daerah, terutama gubernur, diminta mengawal proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.
Pemerintah provinsi diminta menuntaskan penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi paling lambat 21 November 2026.
Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengatakan, pemerintah pusat telah mengatur tahapan dan tenggat waktu penetapan upah minimum melalui koordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha.
“Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan,” kata Tito dilansir dari Antara, Selasa (17/11/2026).
Untuk memastikan proses berjalan sesuai jadwal, Tito meminta gubernur menginstruksikan dinas tenaga kerja agar segera berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta organisasi pengusaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Menurutnya, komunikasi dan mediasi antarpihak diperlukan agar penetapan upah minimum dapat menghasilkan solusi yang mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun pengusaha di setiap daerah.
“Saya kemarin menganjurkan untuk menuju tanggal 21 itu, (pemerintah) provinsi, ya ditugaskanlah kepala dinas tenaga kerja, segera komunikasi dengan Dewan Pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah,” ungkap Tito.
Sementara itu, penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 memiliki tenggat waktu lebih panjang, yakni paling lambat 26 November 2026.
Tito menjelaskan, apabila pemerintah kabupaten/kota tidak dapat menyelesaikan proses penetapan hingga batas waktu tersebut, pemerintah provinsi dapat mengambil alih penyelesaiannya.
“Kalau nanti ada kabupaten/kota yang tidak mampu menyelesaikan, dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya,” jelasnya. (ant/saf/ipg)




