JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkap perbuatan sampai pasal yang dikenakan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).
Sidang etik Eko Hadi digelar hari ini, Selasa (17/11/2026). Menurut Trunoyudo, Eko Hadi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain, dinyatakan telah melakukan permufakatan terkait akses ilegal dan penyadapan.
"Terduga pelanggar telah melakukan permufakatan terkait kegiatan illegal access berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural," ujar Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia mengungkap perbuatan tersebut melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b dan/atau Pasal 5 ayat 1 huruf c dan/atau Pasal 8 huruf c angka 1 dan/atau Pasal 10 ayat 1 huruf d dan/atau Pasal 10 ayat 1 huruf f dan/atau Pasal 11 ayat 1 huruf a dan/atau Pasal 11 ayat 1 huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Baca Juga: Irjen Eko Hadi Banding usai Dipecat Terkait Penyadapan Presiden
Irjen Eko Hadi DipecatDalam sidang KKEP yang dilaksanakan hari ini, Eko Hadi dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat.
"Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," ungkap Trunoyudo.
Ia menambahkan, atas putusan itu, Eko Hadi menyatakan banding.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengungkap Eko Hadi mengaku menyesal dan minta maaf.
"Ada juga ucapan dari terduga, itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," ujarnya.
Baca Juga: Kasus Penyadapan Prabowo: Irjen Slamet Uliandi Belum Bisa Jalani Sidang Etik, Ini Alasannya
Ia mengatakan Kompolnas melihat langsung mekanisme sidang etik yang diselenggarakan Polri hari ini.
Anam menyebut semua pihak diberi kesempatan untuk menguraikan dan menunjukkan kepentingannya di dalam sidang.
Selain itu, ia menilai sidang itu sudah sesuai aturan dan terjaga kredibilitasnya.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- eko hadi santoso
- sidang etik eko hadi
- sanksi eko hadi
- eko hadi
- eko hadi dipecat
- penyadapan presiden





