JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan BNPB.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap Suharyanto berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Pemeriksaan dilakukan penyidik KPK dengan bekerja sama dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
"Jadi pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB," kata Budi kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Selain Suharyanto, penyidik juga memeriksa seorang deputi di BNPB serta seorang Korsespim. Pemeriksaan terhadap ketiganya berfokus pada proses pengadaan barang dan jasa, termasuk mekanisme penunjukan langsung kepada vendor atau penyedia.
"Semuanya didalami berkaitan dengan proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa termasuk soal penunjukan langsung kepada para vendor atau penyedia barang dan jasa ini seperti apa," ujarnya.
Baca Juga:Jejak Letjen Kristomei, Kepala BNPB Termuda yang Bukan Orang Baru Urus BencanaKPK juga mendalami dugaan adanya inisiatif dari pihak swasta yang kemudian memunculkan praktik suap dalam perkara tersebut.
Kasus dugaan korupsi penggunaan DSP untuk penanganan bencana di lingkungan BNPB ini terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, sejumlah pejabat BNPB dan pihak swasta diamankan terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Tenaga Ahli Kepala BNPB Bima Setiawan, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gabriel Purwaka Sigit, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta Syifa Nrika Ghifarin dari pihak swasta.
Dalam penyidikan perkara ini, KPK menduga terdapat dua klaster tindak pidana, yakni penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan dan penggunaan dana serta dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa.
Baca Juga:Pekan Depan, PDIP Pecat Bupati Klaten usai Terjaring OTT KPKPenyidik juga mendalami dugaan konflik kepentingan. Sejumlah penyedia yang bermitra dengan BNPB pada periode 2024–2026 diduga memiliki afiliasi dengan Bima Setiawan, adik mantan Kepala BNPB Suharyanto.
Dalam proses penyidikan, KPK turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, emas, tabungan emas, dan aset kripto dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar.
Selain itu, penyidik menggeledah kantor BNPB serta sejumlah lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen, barang bukti elektronik, serta aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
#nasional




