Liputan6.com, Jakarta - Irjen Eko Hadi Santoso diberhentikan secara tidak hormat atau PTDH dari Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Gedung Divisi Propam Polri, Selasa (17/11/2026).
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Eko Hadi langsung mengajukan banding atas putusan tersebut. Langkah serupa sebelumnya juga ditempuh Ahrie Sonta Nasution setelah dijatuhi sanksi pemecatan.
Advertisement
"Sebagai putusan sidang KKEP, dan atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding," kata Trunoyudo kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Trunoyudo menegaskan, Polri berkomitmen menjalankan proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel, dengan mengedepankan asas equality before the law.
Equality before the law, kata Trunoyudo, berarti setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tidak dilihat dari pangkat maupun jabatan.
"Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," ujarnya.




