Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang terus berupaya memperkuat jejaring kerukunan umat beragama hingga tingkat kecamatan untuk membangun sistem deteksi dini potensi konflik sosial.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, di Semarang, Selasa, mengatakan upaya tersebut, salah satunya melalui peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan, saat pengukuhan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan Kota Semarang Periode 2026–2030 di Ruang Lokakrida, Balai Kota Semarang.
Menurut dia, posisi Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah, sekaligus simpul perlintasan transportasi menjadikan kota itu sebagai ruang pertemuan masyarakat dari berbagai daerah.
Mobilitas tersebut membawa beragam informasi, pengaruh, dan dinamika sosial. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu membangun kesiapan untuk menjaga kehidupan yang rukun dan kondusif.
"Saya ingin menekankan tiga hal kepada seluruh pengurus FKUP di tingkat kecamatan. Yang pertama bantu saya untuk membangun komunikasi dan deteksi dini. Jangan menunggu persoalan berkembang menjadi konflik untuk memulai berkomunikasi," katanya.
Ia meminta pengurus FKUB kecamatan membangun komunikasi dengan camat, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat kewilayahan, serta organisasi kemasyarakatan.
Pengenalan terhadap dinamika sosial sejak awal, kata dia, perlu diikuti pendekatan dialogis dan persuasif yang menjadi bagian penting dalam menyelesaikan berbagai dinamika sosial di Kota Semarang melalui kesepahaman dan solusi bersama.
Selain deteksi dini,ia meminta pengurus FKUB kecamatan menghadirkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama, gotong royong, kunjungan lintas komunitas, kegiatan sosial, serta penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah setiap agama.
"Kerukunan tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan seremoni, ya. Tunjukan melalui kepedulian terhadap sesama, gotong royong, kunjungan lintas komunitas, kegiatan-kegiatan sosial serta penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah masing-masing agama," katanya.
Ia mendorong kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pengurus FKUB dalam berbagai kegiatan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Camat dan lurah diharapkan membuka ruang keterlibatan tersebut agar komunikasi serta kedekatan antarelemen masyarakat tumbuh secara berkelanjutan sehingga pengurus FKUB dapat berperan sebagai penggerak kerukunan, sekaligus teladan di wilayah masing-masing.
Ia menegaskan upaya menjaga toleransi tidak dapat dibebankan kepada satu kelompok atau golongan, sebab seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab untuk merawat keberagaman dan menjaga kehidupan sosial yang harmonis.
"Kota toleran tidak bisa dibangun oleh satu kelompok atau golongan dan menjadi kota toleran adalah menjadi tanggung jawab bersama," katanya.
Baca juga: Waketum MUI ajak umat beragama jaga kesejukan bangsa
Baca juga: Hadapi persoalan bangsa, Menag ajak umat teguhkan kerukunan-kedaulatan
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, di Semarang, Selasa, mengatakan upaya tersebut, salah satunya melalui peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan, saat pengukuhan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan Kota Semarang Periode 2026–2030 di Ruang Lokakrida, Balai Kota Semarang.
Menurut dia, posisi Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah, sekaligus simpul perlintasan transportasi menjadikan kota itu sebagai ruang pertemuan masyarakat dari berbagai daerah.
Mobilitas tersebut membawa beragam informasi, pengaruh, dan dinamika sosial. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu membangun kesiapan untuk menjaga kehidupan yang rukun dan kondusif.
"Saya ingin menekankan tiga hal kepada seluruh pengurus FKUP di tingkat kecamatan. Yang pertama bantu saya untuk membangun komunikasi dan deteksi dini. Jangan menunggu persoalan berkembang menjadi konflik untuk memulai berkomunikasi," katanya.
Ia meminta pengurus FKUB kecamatan membangun komunikasi dengan camat, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat kewilayahan, serta organisasi kemasyarakatan.
Pengenalan terhadap dinamika sosial sejak awal, kata dia, perlu diikuti pendekatan dialogis dan persuasif yang menjadi bagian penting dalam menyelesaikan berbagai dinamika sosial di Kota Semarang melalui kesepahaman dan solusi bersama.
Selain deteksi dini,ia meminta pengurus FKUB kecamatan menghadirkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama, gotong royong, kunjungan lintas komunitas, kegiatan sosial, serta penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah setiap agama.
"Kerukunan tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan seremoni, ya. Tunjukan melalui kepedulian terhadap sesama, gotong royong, kunjungan lintas komunitas, kegiatan-kegiatan sosial serta penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah masing-masing agama," katanya.
Ia mendorong kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pengurus FKUB dalam berbagai kegiatan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Camat dan lurah diharapkan membuka ruang keterlibatan tersebut agar komunikasi serta kedekatan antarelemen masyarakat tumbuh secara berkelanjutan sehingga pengurus FKUB dapat berperan sebagai penggerak kerukunan, sekaligus teladan di wilayah masing-masing.
Ia menegaskan upaya menjaga toleransi tidak dapat dibebankan kepada satu kelompok atau golongan, sebab seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab untuk merawat keberagaman dan menjaga kehidupan sosial yang harmonis.
"Kota toleran tidak bisa dibangun oleh satu kelompok atau golongan dan menjadi kota toleran adalah menjadi tanggung jawab bersama," katanya.
Baca juga: Waketum MUI ajak umat beragama jaga kesejukan bangsa
Baca juga: Hadapi persoalan bangsa, Menag ajak umat teguhkan kerukunan-kedaulatan





