Soal Pengganti Wapres, Menko Polkam: Saya Terus Monitor

idxchannel.com
59 menit lalu
Cover Berita

Menko polkam mengaku dirinya tak bisa bicara banyak mengenai posisi Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Soal Pengganti Wapres, Menko Polkam: Saya Terus Monitor (FOTO:iNews Media Group)

IDXChannel  - Menko Polkam Dudung Abdurachman mengaku dirinya tak bisa bicara banyak mengenai posisi Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sebab hal tersebut merupakan wewenang dari lembaga legislatif.

Namun Dudung menegaskan bahwa dirinya tetap memantau proses penggantian wapres. Termasuk menjaga agar stabilitas politik kondusif dan keberlangsungan ekonomi nasional.

Baca Juga:
BGN Beberkan Modus Penipuan Mitra SPPG, Pelaku Minta Uang Berkedok Verifikasi Dapur

"Nah, kalau kaitannya dengan Wapres, saya tidak bisa mengomentari karena ini kan kewenangan dari DPR, MPR, ya. Kalau saya memonitor saja bagaimana realisasinya," kata Dudung di kantornya, Selasa (17/11/2026).

Adapun setelah Gibran resmi mengundurkan diri dari jabatannya, presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengirimkan dua nama calon wapres ke MPR, paling lambat 25 November 2026. Dua nama akan dipilih oleh MPR pada 9 Desember 2026.

"Dan kita dengar di media Bapak Presiden sudah menyampaikan kepada MPR beberapa nama. Nanti keputusan dari MPR yang nanti kita tunggu sekitar awal Desember, ya," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, keputusan pengganti Gibran diambil setelah sidang paripurna pemilihan dan penetapan wapres baru diundur menjadi 9 Desember 2026. Ia berkata, konstitusi mengatur bahwa tenggat waktu Presiden mengirim dua nama cawapres adalah 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

"Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026," ujar Muzani seusai Rapat Gabungan (Ragab) MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Muzani pun menyebut, Presiden Prabowo harus menyetor dua nama fugur cawapres kepada MPR RI. Hal itu diatur dalam UUD 1945. "Namanya harus dua, sesuai dengan Undang-Undang Dasar," katanya.

Muzani menyampaikan, mekanisme penyelenggaraan pemilihan akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc. Selain itu, teknis pemeriksaan syarat cawapres baru akan dilakukan oleh tim verifikasi.

"Akan tetapi, presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," ujar Muzani.

(kunthi fahmar sandy)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
8 Perusahaan Antre IPO di BEI, Sektor Kesehatan Terbanyak
• 10 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Resep Soto Bandung Lobak Daging Sapi, Kuahnya Segar dan Enak Banget
• 19 jam lalutvonenews.com
thumb
Aspirasi Publik Soal Keterbukaan Riwayat Pendidikan Legislator Dihormati
• 19 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Tes Kepribadian: Gambar Apa yang Pertama Kali Kamu Lihat? Ungkap Hal yang Bikin Kamu Insecure
• 5 jam lalubeautynesia.id
thumb
76 Persen Penumpang Whoosh Sudah Gunakan Tiket Digital
• 10 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.