DPRD DKI Jakarta mendukung program pembangunan Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, pembangunan fasilitas pendidikan tersebut diminta tidak mengorbankan kawasan ruang terbuka hijau (RTH), termasuk Hutan Kota Universitas Indonesia (UI).
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan program Sekolah Rakyat memiliki tujuan baik memberikan kesempatan pendidikan lebih luas bagi masyarakat. Meski begitu, pemerintah perlu mempertimbangkan lokasi pembangunan agar tidak mengganggu fungsi ekologis kawasan hijau.
"Kami mendukung program Sekolah Rakyat karena tujuannya baik, yakni memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat. Tetapi, pemilihan lokasinya juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada fungsi lingkungan yang dikorbankan. Masih perlu dicari alternatif lokasi yang sesuai dan tidak mengganggu kawasan hutan kota," kata Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Yuke, keberadaan Hutan Kota UI perlu dipertahankan sebagai kawasan RTH. Hutan kota memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan di tengah pesatnya pembangunan Jakarta.
Dia menyebut kawasan hijau dibutuhkan untuk menjaga kualitas lingkungan, mengurangi dampak polusi, hingga menjadi daerah resapan air. Karena itu, kawasan yang sudah memiliki fungsi ekologis tidak seharusnya mudah dialihfungsikan untuk kepentingan pembangunan lain.
"Keberadaan Hutan Kota UI harus tetap dipertahankan. Jakarta masih membutuhkan banyak ruang terbuka hijau untuk menjaga kualitas lingkungan, mengurangi dampak polusi, sekaligus menjadi ruang resapan air. Jangan sampai kawasan yang sudah memiliki fungsi ekologis justru berkurang," ungkapnya.
Yuke menilai pemerintah perlu mencari alternatif lahan lain yang lebih sesuai dengan peruntukan tata ruang. Dengan begitu, pembangunan Sekolah Rakyat tetap bisa direalisasikan tanpa mengurangi kawasan RTH yang sudah ada.
Dia juga mengingatkan setiap rencana pembangunan di kawasan yang memiliki fungsi ekologis harus melalui kajian secara matang. Termasuk memastikan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.
(bel/fca)





