BRAN sebut penyelesaian konflik agraria harus perhatikan fungsi hutan

antaranews.com
43 menit lalu
Cover Berita
Jakarta (ANTARA) - Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menyatakan penyelesaian konflik agraria harus tetap memperhatikan fungsi ekologis kawasan hutan, pendekatan ini diharapkan memperkuat kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

"Keadilan agraria tidak boleh dipertentangkan dengan kelestarian hutan," kata Kepala BRAN Dedi Prasetyo dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan kementerian/lembaga terkait, penyelesaian dapat diarahkan melalui mekanisme penataan batas kawasan, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perhutanan sosial, maupun bentuk pemberdayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dedi menjelaskan bahwa pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

"Negara harus memastikan keduanya berjalan bersama. Hutan tetap terlindungi, masyarakat memperoleh kepastian penghidupan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, BRAN, kata Dedi, akan mendorong penguatan koordinasi teknis dalam sinkronisasi data, verifikasi lapangan, penyusunan peta prioritas, serta penentuan mekanisme penyelesaian konflik agraria dengan kementerian dan lembaga terkait.

Kepala BRAN menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dukungan terhadap Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya berapa hektare tanah yang ditata, tetapi berapa konflik yang diselesaikan, berapa keluarga yang memperoleh kepastian penghidupan, dan bagaimana kelestarian hutan tetap terjaga. Itulah hasil nyata yang harus kita perjuangkan," katanya menambahkan.

Baca juga: ATR/BPN data 4,39 juta hektare tanah telah diredistribusi

Baca juga: BRAN: Reforma Agraria bukan sekadar membagikan sertifikat


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Sosok Alvin Tedjo, Keturunan Indonesia yang Kini Jadi Wali Kota di Kanada
• 8 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Galian Sumur Bor di Serang Banten Semburkan Bau Belerang | SAPA SIANG
• 6 jam lalukompas.tv
thumb
Mengenang Duel Paling Dramatis Sepanjang Sejarah Balapan MotoGP Portugal
• 2 jam lalukumparan.com
thumb
Tata Cara Mensucikan Diri dari Najis Anjing Menurut Islam
• 17 jam lalumetrotvnews.com
thumb
RI-Kanada Perdagangan Bebas Akhir 2026, Produk Ekspor Ini Bisa Cuan
• 10 jam lalucnbcindonesia.com
Berhasil disimpan.