Pantau - Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria tidak boleh hanya berfokus pada pembagian sertifikat tanah atau pemberian akses pengelolaan lahan, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Dedi melalui keterangan yang telah dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Dedi, masyarakat yang memperoleh hak atas tanah harus mendapatkan pendampingan, peningkatan kemampuan, serta kesempatan ekonomi agar lahan yang dikelola dapat memberikan manfaat nyata.
"Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik," kata Dedi.
Ia menekankan bahwa keberhasilan Reforma Agraria tidak cukup diukur dari luas tanah yang telah dibagikan atau diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat.
BRAN Catat Penyediaan TORA Capai 3,11 Juta HektareBerdasarkan data yang tersedia, realisasi dan progres penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan telah mencapai 3.114.862 hektare.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 76 persen dari total alokasi lahan yang ditargetkan pemerintah sebesar 4,1 juta hektare.
Selain penyediaan TORA, pemerintah mencatat perkembangan program perhutanan sosial yang memberikan akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat.
Hingga Oktober 2026, capaian program perhutanan sosial dilaporkan mencapai 8,4 juta hektare dengan penerima manfaat sekitar 1,43 juta kepala keluarga.
Dedi juga mengungkapkan bahwa terdapat 35.977 desa di Indonesia yang wilayah administrasinya beririsan dengan kawasan hutan.
Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan penataan administrasi pertanahan, penyelesaian konflik agraria, serta penguatan pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Menurut Dedi, capaian penyediaan lahan harus diikuti dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya tanah secara produktif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
"Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah saja," ujar Dedi.
BRAN Perkuat Integrasi Data Pertanahan dan KehutananUntuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria yang lebih efektif, BRAN tengah memperkuat komunikasi teknis dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
BRAN juga berencana mengembangkan kerja sama dengan pusat data Kementerian Kehutanan guna memperkuat integrasi informasi mengenai penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan lahan.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan berbagai data pertanahan dan kehutanan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria.
Data yang akan diintegrasikan meliputi peta kawasan hutan, peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), peta perhutanan sosial, serta informasi penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat.
Melalui pengembangan Satu Data Reforma Agraria Nasional, BRAN berupaya membangun sistem informasi terpadu yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyelesaian persoalan agraria.
Sistem tersebut diharapkan mampu mendukung penentuan lokasi prioritas Reforma Agraria berdasarkan kondisi wilayah serta kebutuhan masyarakat.
Ketimpangan Tanah dan Konflik Agraria Jadi Pertimbangan PrioritasDalam menentukan wilayah prioritas Reforma Agraria, BRAN mempertimbangkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Salah satu pertimbangan utama adalah tingkat ketimpangan penguasaan tanah yang terjadi di suatu wilayah.
Selain itu, dampak konflik agraria terhadap kehidupan masyarakat juga menjadi dasar dalam menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Kondisi kemiskinan masyarakat turut menjadi perhatian agar pelaksanaan Reforma Agraria dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok yang membutuhkan.
BRAN juga mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan untuk memastikan pemanfaatan tanah tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Pendekatan tersebut dilakukan agar pelaksanaan Reforma Agraria tidak hanya berorientasi pada redistribusi tanah, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.
Dedi Prasetyo Dorong Penyatuan Data untuk Percepat Penyelesaian Konflik AgrariaDedi menilai perbedaan data antarinstansi selama ini berpotensi menjadi hambatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan dan konflik agraria.
Karena itu, BRAN mendorong penyatuan, pencocokan, dan verifikasi data agar seluruh instansi terkait memiliki dasar informasi yang sama dalam mengambil keputusan.
"Kita ingin mengakhiri perbedaan data yang selama ini berpotensi menghambat penyelesaian. Data harus dipertemukan, diverifikasi, dan dijadikan dasar keputusan bersama. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak berhenti pada perdebatan kewenangan, tetapi bergerak menuju solusi yang dapat dilaksanakan," kata Dedi.
Melalui integrasi data tersebut, BRAN berupaya mendorong penyelesaian konflik agraria yang tidak lagi terhambat oleh perbedaan informasi maupun persoalan kewenangan antarinstansi.
Penguatan koordinasi juga diarahkan untuk mempercepat penataan administrasi pertanahan dan mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
BRAN menekankan bahwa Reforma Agraria harus memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat yang memperoleh hak maupun akses pengelolaan tanah.
Dengan demikian, pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap lahan, tetapi juga memastikan tanah menjadi sumber penghidupan yang produktif sekaligus mencegah munculnya kembali konflik agraria.




