Jakarta, VIVA - Pasar karbon mulai mendapat perhatian sebagai salah satu instrumen untuk mendorong penurunan emisi sekaligus membuka peluang ekonomi di kawasan Asia. Melalui mekanisme penetapan harga karbon, aktivitas yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dapat memiliki nilai ekonomi, sehingga mendorong perubahan keputusan bisnis dan investasi.
Peluang tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam peluncuran kajian kebijakan atau policy paper oleh Global Green Growth Institute (GGGI) bersama United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turkiye, 12 November 2026.
Kajian berjudul Emerging Trends, Policy Signals and Pathways for Credible Carbon Pricing: China, Japan, Republic of Korea, Indonesia, Philippines, Thailand, and Viet Nam itu membahas kesiapan tujuh negara Asia dalam mengembangkan Sistem Perdagangan Emisi (Emissions Trading System/ETS).
Peluncuran kajian dilakukan dalam dialog bertajuk "Enhancing Domestic Carbon Markets in East Asia and Southeast Asia" di Paviliun Indonesia. Kegiatan tersebut diselenggarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan dihadiri pembuat kebijakan serta sejumlah ahli.
Ada tiga prioritas yang disoroti dalam kajian tersebut, yakni harmonisasi sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), perluasan cakupan sektor, serta penguatan sinyal harga karbon. Ketiganya dinilai menjadi fondasi untuk membangun pasar karbon domestik yang kredibel sekaligus membuka peluang keterhubungan perdagangan karbon antarnegara.
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, mengatakan kerja sama regional diperlukan untuk memperkuat pengembangan pasar karbon.
"Kerja sama regional antara negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara akan menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong pengembangan pasar karbon melalui kerja sama regulasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan. Pada akhirnya, pasar karbon dapat mendukung agenda terkait iklim dengan memobilisasi pembiayaan transisi dan menciptakan insentif bagi penurunan emisi," ujarnya, seperti dikutip dari keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Sekretaris Eksekutif ESCAP, Armida Salsiah Alisjahbana, menyebut penetapan harga karbon dapat memengaruhi keputusan bisnis dan investasi, sekaligus menghasilkan penerimaan negara. "Negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik telah memperkuat Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) serta menetapkan target nol emisi bersih jangka panjang. Namun, untuk mencapai target tersebut diperlukan instrumen yang tepat, dan penetapan harga karbon merupakan salah satunya. Dengan menetapkan harga atas emisi gas rumah kaca, negara dapat mendorong solusi energi yang lebih bersih, memengaruhi keputusan bisnis dan investasi, serta menghasilkan penerimaan negara yang dapat diinvestasikan kembali untuk aksi iklim dan transisi yang berkeadilan," paparnya.





