Menaker: Aturan Dana Cadangan Pesangon Masih Disiapkan Pemerintah

kompas.tv
7 jam lalu
Cover Berita
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan keterangan pers di sela penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-24 Periode 2026–2028 PT Freeport Indonesia di Jakarta, Jumat (10/4/2026). (Sumber: Arnidhya Nur Zhafira/Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah masih menyiapkan peraturan turunan mengenai Dana Cadangan Pesangon (DCP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Yassierli menegaskan, informasi yang beredar mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak benar.

Sebab, pemerintah belum menetapkan mekanisme penyetoran maupun lembaga yang akan mengelola dana tersebut.

Baca Juga: Kemnaker Tegaskan Pemerintah Belum Menetapkan Pengelola Dana Cadangan Pesangon

"Sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2026, sesuai pasal yang tertulis di situ, dan detilnya harus dibuat peraturan turunan, dan kita belum sampai ke sana," kata Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah masih menyusun ketentuan teknis mengenai pengelolaan dana cadangan pesangon.

"Jadi sekali lagi, saya sampaikan tidak benar, bahwa ada terkait dengan informasi harus disetor ke mana, peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja," ujar Yassierli.

Ketentuan Dana Cadangan Pesangon dalam UU 27/2026

Ketentuan mengenai dana cadangan pesangon tercantum dalam Bab XVI Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dalam pasal tersebut, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dana tersebut bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerja yang terkena PHK, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (2), yakni selain alasan memasuki usia pensiun dan bagi pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun.

Baca Juga: Karyawan Kena PHK Bisa Dapat Berapa Kali Gaji? Cek Aturan Pesangon

Pasal 253 ayat (3) juga mengatur bahwa dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah. 

Namun, undang-undang tersebut belum menyebutkan secara spesifik nama lembaga yang akan menjalankan fungsi pengelolaan.

Sementara itu, pengusaha pada usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon sebagaimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (4).

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Pemerintah Ingin Lindungi Pekerja Tanpa Membebani Perusahaan

Yassierli mengatakan penyusunan aturan turunan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kemampuan perusahaan.

Menurut dia, semangat pembentukan ketentuan dana cadangan pesangon bersama DPR RI adalah memberikan kepastian kepada pekerja ketika mengalami PHK.

Baca Juga: UU Perlindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Atur Dana Pesangon dan Larangan Tahan Ijazah

Dengan adanya dana yang dialokasikan sebagai cadangan, hak pesangon pekerja diharapkan dapat terpenuhi ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.

"Tentu sekali lagi kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan, dan semangatnya waktu disusun undang-undang ini, bersama dengan DPR, adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman buruh, ketika nanti mereka di PHK, sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon," kata Yassierli.

Terkait kemungkinan pembentukan lembaga baru untuk mengelola dana tersebut, Yassierli mengatakan pemerintah belum melakukan kajian lebih lanjut.

"Belum dikaji, nanti kita lihat detilnya di peraturan turunan," ujarnya.

Ia menambahkan, proses penyusunan peraturan pelaksanaan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, serikat pekerja atau buruh, serta DPR RI.

Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan meminta arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Prosesnya pasti akan panjang, nanti akan ada pasti meaningful participation. Kita tentu akan dengar dari semua pihak. Tentu juga kita nanti akan konsultasi juga dengan DPR. Saya juga harus konsultasi dengan Pak Presiden dan Pak Menko (Perekonomian, Airlangga Hartarto) tentunya. Jadi mohon ditunggu saja dulu," jelas Yassierli. 

Baca Juga: Cara Cek Penerima BSU 2026 di Laman Kemnaker, Ini Panduannya

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV/Antara

Tag
  • dana cadangan pesangon
  • Yassierli
  • Kementerian Ketenagakerjaan
  • Danantara
  • UU Pelindungan Ketenagakerjaan
  • PHK
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Daftar Negara Paling Sejahtera di ASEAN, RI Kalah dari Malaysia
• 16 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Rupiah Sentuh 18.289 per US$ pada Selasa Pagi, Rekor Terlemah Sepanjang Masa
• 20 jam lalukatadata.co.id
thumb
Operasi Zebra Seligi 2026, Kapolda Kepri Bagikan Helm Gratis
• 23 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Trump Puji Prabowo di KTT ASEAN-AS: Pemimpin yang Hebat
• 7 jam laluliputan6.com
thumb
Sumur Bor Buat Pabrik Es Kristal di Serang Semburkan Air Berbau Gas Setinggi 10 Meter
• 21 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.