Ringkasan Berita
- Ratusan massa Aliansi Rakyat Kadiri menggelar aksi damai di depan Monumen Simpang Lima Gumul (SLG), Selasa (17/11/2026).
- Massa menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari penurunan pajak, pendidikan gratis, transparansi dana pendidikan, hingga pengawasan program MBG.
- Sejumlah persoalan daerah turut disoroti, seperti pengelolaan lahan HGU, dugaan alih fungsi lahan, kerusakan jalan, kendaraan ODOL, dan reforma agraria.
- Kapolres Kediri AKBP Muh. Wahyudin Latif mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan meminta aspirasi dijawab oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Kediri (beritajatim.com) – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kadiri menggelar aksi damai di depan Monumen Simpang Lima Gumul (SLG), Kabupaten Kediri, Selasa (17/11/2026). Mereka menyuarakan berbagai persoalan daerah hingga nasional, mulai dari kebijakan pajak, pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga persoalan agraria dan kerusakan infrastruktur.
Dengan membawa baliho, bendera, mobil komando, serta armada dump truck, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah dan pihak terkait.
Koordinator aksi, Tubagus Fitrajaya, yang juga Ketua Paguyuban Penambang Pasir Manual, mengatakan gerakan tersebut berangkat dari keresahan masyarakat terhadap kondisi sosial, ekonomi, serta sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, aksi tersebut menjadi wadah untuk menampung berbagai keluhan masyarakat Kediri agar dapat disampaikan secara terbuka kepada pemerintah.
“Sebetulnya hari ini itu kita mau menampung keresahan masyarakat secara umum. Jadi, masyarakat Kediri hari ini kan tidak baik-baik saja. Mulai dari pajak, bencana, dan lain sebagainya, kebijakan yang tidak tepat sasaran. Hari ini penginnya saya mewadahi keluhan-keluhan masyarakat se-Kediri, sambatan bareng lah,” katanya.
Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat sekaligus mengingatkan pemerintah terhadap kebijakan yang dianggap tidak tepat sasaran.
Pajak, Pendidikan Gratis, hingga Transparansi Anggaran Jadi Tuntutan
Dalam aksi tersebut, Aliansi Rakyat Kadiri menyampaikan sejumlah tuntutan utama. Di antaranya seruan penurunan pajak yang dinilai membebani masyarakat serta desakan agar pendidikan gratis benar-benar diwujudkan tanpa pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Massa juga menuntut transparansi penggunaan anggaran pendidikan, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Selain itu, mereka meminta pengusutan terhadap dugaan pemotongan anggaran pada gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Massa juga mendorong keterbukaan mengenai sumber pembiayaan dan mekanisme pengelolaan anggaran program tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian dalam aksi. Massa menyampaikan sejumlah keberatan dan meminta adanya pengawasan terhadap pelaksanaannya.
Mereka juga mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik jual beli hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Penegakan hukum, menurut mereka, harus berjalan profesional, transparan, adil, dan tanpa tebang pilih.
Berbagai tuntutan tersebut disampaikan sebagai aspirasi massa dan belum merupakan kesimpulan atas dugaan pelanggaran yang disebutkan.
Persoalan HGU, Alih Fungsi Lahan, dan Jalan Rusak Disorot
Selain isu nasional, massa menyoroti berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan di tingkat daerah.
Beberapa di antaranya menyangkut penguasaan dan pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU), dugaan alih fungsi lahan, kerusakan jalan, serta kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimension over loading (ODOL).
Persoalan reforma agraria juga menjadi salah satu isu yang disuarakan. Massa menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan penyelesaian dari pemerintah serta instansi yang berwenang.
“Isu lokal masih banyak lagi, over dimensi overload muatan yang berlebihan, jalan rusak, terus masalah kasus alih fungsi lahan yang akhirnya jadi masalah banjir. Terus masalah reforma agraria juga belum selesai. Masalah perangkat yang kemarin belum selesai. Sekolah gratis katanya, tapi tetap bayar. Hari ini kita mau tunjukkan itu, ini lho realita,” jelas Tubagus.
Melalui aksi tersebut, Aliansi Rakyat Kadiri berharap pemerintah tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menindaklanjuti persoalan yang disampaikan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Kapolres Kediri Apresiasi Aksi Berlangsung Tertib
Sementara itu, Kapolres Kediri AKBP Muh. Wahyudin Latif mengapresiasi seluruh peserta aksi. Ia menyebut kegiatan berlangsung tertib, damai, dan kondusif tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas maupun aktivitas masyarakat.
“Terima kasih kepada peserta aksi karena peserta aksi melaksanakan dengan damai, dengan normal, mengikuti aturan, sehingga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas yang lain,” ujarnya.
AKBP Latif menjelaskan, kepolisian dalam kegiatan tersebut bertugas melakukan pengamanan. Adapun jawaban maupun tindak lanjut atas tuntutan masyarakat menjadi kewenangan masing-masing instansi dan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
“Kalau terkait dengan tuntutan, nanti masing-masing yang mengambil kebijakan yang menjawab. Kita kepolisian tugasnya adalah mengamankan,” terangnya.
Ia berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat memperoleh tanggapan dari pihak terkait. Kapolres juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan kedamaian ketika menyampaikan pendapat di muka umum.
“Harapannya nanti tuntutan mereka itu dijawab oleh yang mempunyai kewenangan. Terus kemudian titipannya adalah pertahankan kegiatan aksi-aksi yang sifatnya tertib, damai. Ini ciri khasnya Kediri,” tandasnya.
Aksi Aliansi Rakyat Kadiri tersebut menjadi ruang penyampaian berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat. Massa berharap aspirasi yang telah disuarakan tidak berhenti sebagai tuntutan dalam demonstrasi, tetapi mendapat perhatian dan tindak lanjut konkret dari pemerintah maupun lembaga terkait. [nm/ian]




