jpnn.com, JAKARTA - Potensi besar pesantren sebagai basis pemberdayaan sosial dan ekonomi umat mengemuka dalam gelaran Simposium Nasional Pemberdayaan Masyarakat Sosial-Ekonomi Pesantren pada Selasa (17/11/2026).
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhammad Qodari menyoroti peran krusial infrastruktur sosial dan lembaga pesantren dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat, Selasa (17/11/2026).
BACA JUGA: Pemerintah dan PP ISNU Perkuat Kolaborasi Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Pesantren
Dalam pemaparannya, Kamaruddin mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari sisi budaya, bahasa, suku maupun karakteristik masyarakat lainnya. Ia menyebut Indonesia sebagai mega diversity country atau salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia.
"Bangga akan Indonesia ini, negara bangsa yang kita ketahui bersama adalah salah satu di antara, saya sering menyebutnya sebagai mega diversity country, one of the most diverse country in the world," ujar Kamaruddin.
BACA JUGA: Perkuat Koperasi dan Wirausaha, ISNU Bidik Pesantren Jadi Penggerak Lapangan Kerja Daerah
Menurutnya, keberagaman yang begitu besar tidak membuat Indonesia kehilangan suasana sosial-politik yang kondusif. Salah satu faktor yang menopang kondisi tersebut adalah kuatnya infrastruktur sosial di tengah masyarakat.
"Alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang memiliki suasana atau sistem sosial politik yang sangat kondusif di tengah diversity yang luar biasa," katanya.
BACA JUGA: Libatkan Santri, Baznas Dorong Pengelolaan Sampah di Pesantren Jombang
Kamaruddin menjelaskan, kekuatan Indonesia tidak hanya bertumpu pada konstitusi dan Pancasila, tetapi juga ditopang oleh infrastruktur sosial yang berkembang di masyarakat.
"Indonesia memiliki infrastruktur sosial yang sangat kokoh, yang sangat keren, luar biasa. Selain tentu kita punya konstitusi, Pancasila dan seterusnya," ungkapnya.
Ia kemudian menyinggung perbedaan sudut pandang dalam melihat kekuatan Indonesia dengan Muhammad Qodari. Menurutnya, Qodari kemungkinan melihat persoalan tersebut dari perspektif politik, sedangkan dirinya lebih menekankan pendekatan sosial.
"Nanti kalau Bang Qodari analisisnya pasti berbeda, mungkin perspektifnya politik ya, saya perspektifnya sosial ya," tuturnya.
Sementara itu, Qodari menilai pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu titik pemberdayaan program sosial dan ekonomi nasional. Ia menyebut Indonesia memiliki lebih dari 40 ribu pesantren dengan perkiraan jumlah santri mencapai 8 hingga 10 juta orang.
"Pesantren ini jumlahnya lebih dari 40 ribu, kemudian jumlah santrinya diperkirakan sekitar 8 sampai 10 juta. Ini merupakan potensi yang sangat besar. Karena itu, pesantren layak menjadi salah satu titik pemberdayaan program sosial ekonomi," ujar Qodari.
Menurut Qodari, besarnya jumlah pesantren dan santri merupakan modal yang dapat dioptimalkan untuk mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Pesantren tidak hanya memiliki fungsi pendidikan dan keagamaan, tetapi juga mempunyai jaringan sosial yang dapat menjadi penggerak kegiatan ekonomi produktif.
Ia juga menyoroti hubungan erat antara Nahdlatul Ulama (NU) dan pesantren. Menurutnya, pesantren merupakan tulang punggung sosial, ekonomi, dan keagamaan NU. Karena itu, pemberdayaan pesantren memiliki keterkaitan dengan penguatan basis sosial organisasi.
"NU itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pesantren. Pesantren merupakan tulang punggung sosial, ekonomi, dan keagamaan NU," katanya.
Selain potensi ekonomi pesantren, Qodari turut menanggapi pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Ia menilai pembentukan lembaga tersebut merupakan langkah teknokratis sekaligus membawa pesan politik yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto.
"Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren ini merupakan langkah teknokrasi sekaligus pesan politik yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto," ungkapnya.
Meski demikian, Qodari mengingatkan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan keberadaan Ditjen Pesantren menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh lembaga pendidikan pesantren.
Menurutnya, keberhasilan pembentukan direktorat jenderal tersebut tidak cukup diukur dari perubahan struktur birokrasi, tetapi harus dilihat dari dampak nyata program yang dijalankan.
"Yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana program-program di bawah direktorat jenderal ini bisa memberikan dampak nyata. Harus ada perbedaan yang konkret antara sebelum dan sesudah direktorat jenderal ini berdiri," jelasnya.
Lebih lanjut, Qodari menilai dukungan pemerintah terhadap NU merupakan hal yang wajar jika melihat besarnya basis masyarakat yang terhubung dengan organisasi tersebut. Ia memperkirakan sekitar 50 hingga 55 persen masyarakat Muslim Indonesia merupakan bagian dari NU.
Dengan besarnya basis sosial tersebut, Qodari berpandangan bahwa penguatan NU juga memiliki arti penting bagi pembangunan nasional.
"Kalau lebih dari 50 sampai 55 persen masyarakat Muslim Indonesia merupakan bagian dari NU, tentu wajar jika NU mendapatkan banyak program dan bantuan dari pemerintah. Memajukan NU sama dengan memajukan bangsa Indonesia," tuturnya.
Simposium tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, akademisi, dan pengurus organisasi. Dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat hadir Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Prof. Abdul Haris, serta sejumlah staf khusus dan tenaga ahli Menko Pemberdayaan Masyarakat.
Dari Dewan Pertimbangan Presiden hadir Muhammad Qodari selaku Sekretaris Wantimpres. Sementara dari Kementerian Agama hadir Sekretaris Jenderal Kamaruddin Amin dan Direktur Pemberdayaan Pesantren Yusi Damayanti.
Unsur Kementerian UMKM diwakili Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Muhammad Firdaus. Dari Universitas Indonesia tercatat Wakil Rektor serta Dekan Fakultas Psikologi UI Dicky C. Pelupessy.
Adapun dari jajaran Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), hadir Wakil Ketua Umum PP ISNU Prof. M. Mas'ud Said, Sekretaris Umum PP ISNU H. Wardi Taufik, Ketua Bidang Advokasi dan Penguatan Perempuan PP ISNU Dr. Zainun Nasihah Ghufron, serta Ketua PW ISNU Banten Dr. Bahruddin.
Melalui simposium tersebut, penguatan ekosistem pesantren menjadi salah satu agenda penting dalam mempertemukan pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat. Besarnya jaringan pesantren dinilai tidak hanya memiliki arti bagi pendidikan dan kehidupan keagamaan, tetapi juga menyimpan potensi untuk dikembangkan sebagai kekuatan sosial dan penggerak ekonomi masyarakat.(ray/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean




