Jakarta: Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan Universitas Indonesia (UI) sisi Jakarta menuai pro dan kontra. Rencana pemanfaatan lahan tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kelestarian kawasan hutan kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun menyatakan tidak setuju jika kawasan Hutan Kota UI dialihfungsikan untuk pembangunan sekolah.
Kementerian Sosial menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat di lahan UI direncanakan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut lahan yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat memiliki luas 8 hektare. Saat ini, Kemensos tengah mematangkan berkas perjanjian kerja sama dengan Rektorat UI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, pembangunan belum dapat direalisasikan sebelum survei dan penilaian kelayakan lahan dilakukan.
Pramono Tolak Alih Fungsi Hutan Kota UIRencana tersebut mendapat perhatian dari Pemprov DKI Jakarta Pramono Anung. Pihaknya menegaskan tidak ingin kawasan Hutan Kota UI dialihkan peruntukannya. Ia menyebut Pemprov DKI telah mengajukan dua lokasi alternatif untuk pembangunan Sekolah Rakyat, masing-masing di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
"Tapi saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini peruntukannya dialihkan. Hal yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat ketika kemarin bersama dengan Bapak Menteri Sosial, DKI telah mengajukan dua lokasi. Satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur," ujar Pramono dikutip dari tayangan Primetime News Metro TV, Selasa 17 November 2026,
Baca Juga :
Menurut Pramono, kedua lokasi tersebut telah dipersiapkan dengan luas masing-masing sekitar 2 hektare. Ia menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah pusat, tetapi Pemprov DKI tetap mendukung program tersebut.
"Dengan demikian, pemerintah DKI Jakarta tidak ingin masuk pada wilayah yang bukan kewenangannya. Termasuk membangun Sekolah Rakyat itu kan kewenangan pemerintah pusat, tetapi sekali lagi pemerintah DKI Jakarta mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat," lanjutnya.
UI Sebut Lahan Bukan Bagian Hutan KotaDi sisi lain, Universitas Indonesia menjelaskan lahan yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat bukan merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI. Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro menyebut lokasi tersebut merupakan lahan kampus di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota.
UI menegaskan Hutan Kota UI akan tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau dan dilestarikan. Pihak kampus juga menyatakan dukungan terhadap pemanfaatan lahan untuk kepentingan pendidikan masyarakat luas.
UI menjelaskan tanah yang dikelola universitas merupakan tanah milik negara sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat apabila dibutuhkan oleh negara. Meski demikian, hingga kini belum ada lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang ditetapkan secara definitif.




