jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi meminta pemerintah segera menyusun Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional menyusul kenaikan anggaran Kemendikdasmen menjadi Rp89,10 triliun pada 2027.
Menurut Kadafi, peningkatan anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan distribusi guru, status kepegawaian, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
BACA JUGA: Indonesia-Jepang Jajaki Investasi Pendidikan Vokasi dan SDM Konstruksi
Dia menilai penambahan anggaran pendidikan tidak akan optimal jika tidak disertai perencanaan kebutuhan guru yang terukur.
“APBN 2027 harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola guru secara menyeluruh melalui peta jalan yang jelas, mulai dari pemetaan kebutuhan, rekrutmen, redistribusi, peningkatan kompetensi, hingga kesejahteraan,” kata Kadafi di Jakarta, Selasa (17/11).
BACA JUGA: Guru tak Cuma Mengajar, Kemendikdasmen Ajak Melakukan Hal Ini
Legislator Fraksi PKB itu menyoroti pagu anggaran Kemendikdasmen 2027 yang meningkat dari Rp61,10 triliun menjadi Rp89,10 triliun.
Tambahan anggaran sebesar Rp28 triliun tersebut terdiri dari Rp23 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan peralihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Sementara itu, Rp5 triliun dialokasikan untuk revitalisasi satuan pendidikan.
BACA JUGA: Kemendikdasmen Buka Fakta Terbaru Dugaan Pelanggaran TKA 2026 Jenjang SMA Sederajat
Kadafi mengatakan pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran untuk guru sesuai dengan kebutuhan nyata di setiap sekolah.
“Pemerintah harus mengetahui sekolah mana yang kekurangan tenaga pendidik, mata pelajaran apa yang belum terpenuhi, serta daerah mana yang membutuhkan perhatian khusus,” ujarnya.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung itu juga mengusulkan lima agenda prioritas dalam penyusunan peta jalan tersebut.
Pertama, pemetaan kebutuhan guru melalui data terintegrasi hingga tingkat sekolah. Kedua, pembenahan rekrutmen dan redistribusi guru dengan mempertimbangkan kondisi geografis daerah.
Ketiga, penyelesaian status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan guru non-ASN serta PPPK.
Keempat, pemerataan kompetensi melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, dan peningkatan kapasitas menghadapi transformasi digital.
Kelima, integrasi pembiayaan APBN dan APBD yang disertai evaluasi serta pengawasan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan.
“Pemerataan kompetensi dan profesionalisme guru harus menjadi perhatian. Begitu juga penguatan sistem pembiayaan agar penggunaan anggaran benar-benar efektif,” tutur Kadafi.
Dia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran tahunan. Perencanaan pendidikan, khususnya kebutuhan tenaga pendidik, harus disusun untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
Kadafi berharap peta jalan tersebut dapat memastikan seluruh sekolah di Indonesia memiliki jumlah guru yang memadai, kompeten, dan memperoleh kesejahteraan yang layak.
“Pemerataan guru merupakan bagian dari keadilan pendidikan. Kita tidak boleh membiarkan kualitas pendidikan seorang anak ditentukan oleh tempat tinggalnya,” pungkasnya. (kkp/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendikdasmen Sebut TKA untuk Peta Mutu Pembelajaran, Bukan Penentu Kelulusan
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Kenny Kurnia Putra




