Jakarta: Polri memprioritaskan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyandang disabilitas dalam program Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran. Melalui program ini, Polri berupaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan sekaligus membantu mereka mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan dan kebutuhan industri.
“Bapak Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto memerintahkan kepada kami, fokuskan dulu kepada Poliran pengangguran terdampak PHK dengan disabilitas. Dan kami coba untuk mendatakan kegiatan-kegiatan masing-masing masyarakat yang terdampak PHK seperti di Banten 1.000 orang,” kata Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Polri Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin dalam program Primetime News Metro TV, Selasa 17 November 2026.
Rudy menjelaskan, korban PHK menjadi prioritas karena menghadapi beban ekonomi setelah kehilangan pekerjaan. Mereka tetap harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya untuk menjalankan aktivitas lainnya.
“Kenapa korban PHK didahulukan? Karena yang korban PHK mendapatkan suatu beban yang sangat berat. Pertama, kebutuhan sehari-hari. Kedua, kebutuhan dia dalam berkegiatan dan sebagainya,” ujarnya.
Untuk mendukung penyerapan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja telah menyiapkan 50 ribu tempat pelatihan khusus bagi korban PHK. Melalui pelatihan vokasi tersebut, pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat meningkatkan atau menyesuaikan keterampilannya dengan kebutuhan perusahaan.
Rudy menerangkan, Bhabinkamtibmas dilibatkan untuk mendata pencari kerja di wilayah masing-masing, termasuk mengidentifikasi keahlian yang dimiliki. Selanjutnya, pencari kerja dapat diarahkan ke Balai Latihan Kerja (BLK) atau Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebelum dihubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Baca Juga :
Sinergi Keluarga Besar Polri Dorong Akses Kerja dan Desa Bersih Narkoba“Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan verifikasi, pendataan keahlian dari pengangguran-pengangguran di desa seperti apa. Setelah itu, Bhabinkamtibmas membawa ke BLK, LPK yang ada di kabupaten/kota. Dan Bhabinkamtibmas menginformasikan kepada para pengusaha-pengusaha yang menerima loker-loker itu bahwa mereka adalah keahliannya A, B, dan C,” jelas Rudy.
Selain korban PHK, Polri juga mendorong perusahaan membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Rudy meminta para pengusaha tidak menutup peluang kerja bagi kelompok tersebut karena setiap penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan.
“Harapan besar bahwasanya disabilitas yang ada di kita ini diterima bekerja dengan baik. Kami akan mendorong para pengusaha itu dengan sekuat-kuatnya sehingga disabilitas yang ada di Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.
Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menyambut positif upaya tersebut. Ia menilai penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ia juga mengingatkan perusahaan agar tidak memberikan stigma bahwa penyandang disabilitas tidak produktif.
Timboel merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur kewajiban kuota pekerja disabilitas minimal 1 persen di perusahaan swasta dan 2 persen di instansi pemerintah.
“Ini menjadi sebuah kebutuhan yang urgent bagi saudara kita, penyandang disabilitas, untuk tetap bisa bekerja. Untuk dibuka lowongan kerja buat mereka sehingga jangan sampai ada stigmatisasi, 'Wah, orang yang disabilitas tidak produktif',” kata Timboel.
Ia menambahkan, pelaksanaan Poliran perlu berkelanjutan dan hasilnya diukur melalui penurunan angka pengangguran. Menurutnya, kolaborasi antara Polri, kementerian, dan dunia usaha diperlukan agar pencari kerja dapat bertemu dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Sementara itu, Rudy memastikan Poliran tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Polri akan melakukan pendataan dan evaluasi di berbagai daerah untuk melihat jumlah pencari kerja yang berhasil disalurkan ke perusahaan.
“Kami akan terus dan apabila keamanan kita terjamin, investor pasti masuk, lapangan pekerjaan akan terbuka lebar. Ini adalah pemantik buat bagaimana pengangguran di Indonesia akan kita turunkan secara signifikan,” pungkasnya.




