JAKARTA, KOMPAS.TV - Mencegah gagal bayar pesangon uang PHK, perusahaan diwajibkan menyetor dana cadangan pesangon yang akan dikelola lembaga pemerintah mulai Oktober 2027.
Kalangan pengusaha mempertanyakan pengelolaan dana di luar perusahaan karena bersifat "idle" dan tumpang tindih dengan skema pensiun, sementara ekonom mengingatkan agar dana cadangan pesangon tidak dijadikan menjadi jalur pendanaan program prioritas pemerintah. Apa untung ruginya bagi pekerja?
Baca Juga: Menaker: Aturan Dana Cadangan Pesangon Masih Disiapkan Pemerintah
Sementara itu, dilansir dari Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa Danantara tidak akan menjadi lembaga pengelola dana cadangan tersebut.
Yassierli menyampaikan lembaga dan peraturan turunannnya sedang disiapkan. Dirinya juga menyampaiakan besaran iuran dana pesangon cadangan mempertimbangkan kemampuan perusahaan agar tidak membebani pengusaha.
"Besarannya juga kan nanti juga harus kita kaji bersama. Tentu sekali lagi kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan," ungkap Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Simak #BusinessTalkKompasTV episode “Kontroversi Dana Cadangan Pesangon Dikelola Pemerintah”.
Produser: Theo Reza
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Theo-Reza
Sumber : Kompas TV
- dana cadangan
- pesangon
- pemerintah
- pekerja
- btalk





