Sorot Kasus Febrie, Pakar Dukung Jaksa Bongkar Aliran TPPU di Kantor Hukum

jpnn.com
3 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Langkah progresif Kejaksaan Agung membongkar aliran dana miliaran rupiah yang diduga melibatkan jaringan kantor hukum dalam penanganan kasus Febrie Adriansyah mendapat dukungan penuh.

Upaya tegas ini dinilai sebagai titik balik penting dalam memutus rantai pencucian uang (money laundering) sekaligus menguji integritas penegakan hukum di tanah air.

BACA JUGA: JPU Bongkar Modus TPPU Febrie Lewat Kantor Hukum, Pakar: Sinyal Ketegasan Kejagung

Pakar hukum pidana dari Universitas Abdi Nusantara Pitra Romadoni Nasution menegaskan bahwa jaksa penyidik harus berani menelusuri aliran dana hingga tuntas.

Menurutnya, pembuktian berbasis follow the money adalah kunci utama membongkar kejahatan finansial tanpa pandang bulu.

BACA JUGA: Pakar Apresiasi Langkah Jaksa Kerahkan Ratusan Saksi demi Bongkar Tuntas TPPU Febrie

"Jangan hanya mengejar siapa pelakunya, tetapi telusuri juga ke mana uang itu mengalir," tegas Pitra.

Pitra mengingatkan agar profesi hukum tidak disalahgunakan sebagai tempat berlindung.

BACA JUGA: Sidang Eks Jampidsus Febrie, Tan Kian hingga Ferry Boboho Jalani Pemeriksaan Saksi

"Kantor hukum tidak boleh dijadikan tameng untuk menyamarkan hasil kejahatan," ujarnya.

Jaksa penyidik dituntut jeli membongkar asal-usul ilegal, pola transaksi, hingga menguak siapa beneficial owner yang sebenarnya menikmati aliran dana miliaran rupiah tersebut.

Terkait proses hukum yang menyeret mantan pejabat tinggi kejaksaan, langkah tegas institusi penegak hukum membuktikan berlakunya prinsip keadilan universal.

"Di hadapan hukum, semua orang harus diperlakukan sama," ungkap Pitra menekankan prinsip equality before the law.

Dengan dilanjutkannya pembuktian pokok perkara di persidangan, publik disuguhkan komitmen nyata bahwa penegakan hukum berjalan secara objektif dan transparan.

Lebih lanjut, dalam perkara korupsi berdimensi TPPU, orientasi penegakan hukum wajib difokuskan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery).

Melalui uji profil kekayaan dan pelacakan aset terselubung, negara dapat merampas kembali hak-haknya secara maksimal.

"Jangan sampai pelaku kejahatan dihukum penjara, tetapi hasil kejahatannya tetap dinikmati," pungkas dia. (dil/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Rupiah Berpotensi Tembus Rp19.000 di 2027, Ini Pemicunya
• 13 jam laluidxchannel.com
thumb
KPK Buka Suara soal Isu Kebocoran OTT Usai Disadap Listyo Sigit Cs
• 18 jam laluokezone.com
thumb
Dishub DKI Beberkan Penyebab Parkir Liar Blok M Sulit Ditertibkan, Akhir Pekan Jadi Tantangan
• 12 jam laludisway.id
thumb
Indonesia Gandeng Korea Selatan Kembangkan Teknologi Pemanasan Batu Bara untuk PLTU Rendah Emisi
• 10 jam lalumedcom.id
thumb
Jumhur Hidayat Sebut Investasi Hijau Untungkan Investor hingga Warga
• 16 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.