Jenderal Listyo Sigit Segera Disidang Etik, Polri Ungkap Aturan Susunan Majelis

viva.co.id
5 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa penentuan anggota majelis sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit akan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026.

Peraturan tersebut mengatur perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan mengenai susunan anggota majelis sidang tercantum dalam Pasal 42.

Baca Juga :
Listyo Sigit Bakal Jalani Sidang Etik Pekan Depan, Polri Belum Umumkan Ketua Majelis
Kapan Listyo Sigit Disidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo? Polri Belum Tentukan Jadwal

"Ini diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Tepatnya di Pasal 42 kalau tidak salah," kata Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Penjelasan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan mengenai kualifikasi pangkat anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang akan mengadili LSP. Pasalnya, tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal itu merupakan jenderal polisi bintang empat.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (3), anggota KKEP yang bertugas dalam persidangan harus memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat anggota yang diduga melakukan pelanggaran.

Trunoyudo menegaskan ketentuan tersebut menjadi dasar pelaksanaan sidang etik lanjutan terhadap LSP yang rencananya digelar pekan depan.

"Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EHS, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Proses sidang etik terhadap para tersangka juga telah berjalan. Pada Selasa (10/11), majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada AS. Atas putusan tersebut, AS mengajukan banding.

Sidang serupa kemudian digelar terhadap EHS pada Selasa ini. Majelis KKEP juga menjatuhkan sanksi PTDH, tetapi EHS turut menyatakan banding.

Sementara itu, LSP baru akan menjalani sidang etik pada pekan depan. Hingga kini, Polri belum mengumumkan tanggal pelaksanaan maupun nama-nama anggota majelis yang akan memimpin persidangan tersebut. (ANT)

Baca Juga :
Nasib Jenderal Eko Hadi Ditentukan Hari Ini, Sidang Etik Kasus Penyadapan Ilegal Digelar
Raffi Ahmad Buka Suara soal Dugaan Penyadapan terhadap Dirinya dan Nagita
Mabes Polri Blak-blakan sebut Pengujian Ijazah Jokowi secara Profesional: Diuji di Puslabfor

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pemerintah Usulkan Hanya Ada Satu Kadin, AD/ART Harus Disahkan Lewat Keppres
• 23 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
4 Cara Mudah Ikutan Undian Umrah Gratis di Aplikasi Nusuk
• 8 jam lalutvonenews.com
thumb
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 Vs Afghanistan di Kualifikasi Piala Asia U-17 2027
• 17 jam lalubola.com
thumb
KPK Mulai Sisir Aliran Duit Suap Diterima Pejabat Bea Cukai Gatot Heroe
• 5 jam laludetik.com
thumb
Pembahasan RUU Statistik Diperpanjang
• 20 jam laluliputan6.com
Berhasil disimpan.