JAKARTA, DISWAY.ID - Di Sumatera Utara, rencana Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sumut untuk melarang penggunaan, penjualan, dan peredaran rokok elektronik atau vape melalui peraturan daerah narkoba memunculkan perhatian terhadap dampak kebijakan tersebut bagi produk dan pelaku usaha yang beroperasi secara legal.
Di tengah rencana tersebut, pakar hukum dan asosiasi industri mengingatkan agar persoalan penyalahgunaan vape tidak serta-merta dijawab dengan pelarangan menyeluruh.
Kebijakan dinilai perlu berbasis data, diarahkan secara tepat terhadap persoalan yang hendak diselesaikan, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan ekosistem usaha legal.
BACA JUGA:Rokok Elektronik Dilarang, Ada Lebih dari 100 Ribu Tenaga Kerja yang Bisa Kena Imbas
Di tengah perkembangan tersebut, Pakar Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Mirza Nasution, mengingatkan bahwa penyusunan kebijakan perlu didasarkan pada data dan melihat secara jelas persoalan yang hendak diselesaikan.
Menurutnya, risiko suatu produk disalahgunakan tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk menyamaratakan keseluruhan produk maupun kegiatan usaha yang berjalan secara legal.
“Dalam ilmu perundang-undangan, ada kondisi yang menentukan perlu atau tidaknya sesuatu diatur. Harus ada hal yang urgen untuk diatur dan itu harus berbasis data. Soal disalahgunakan, semua hal bisa disalahgunakan. Pertanyaannya, pada tingkat mana disebut salah guna,” tutur Mirza Nasution, Selasa 17 November 2026.
Selain dasar data yang kuat, Mirza Nasution menilai dampak suatu kebijakan juga perlu dilihat secara menyeluruh.
BACA JUGA:Suara Industri Rokok Elektronik Lewat Pakta Integritas, Khawatir Pelarangan Total Picu PHK Massal
Menurutnya, karena norma hukum berlaku bagi masyarakat luas, penyusunannya perlu mempertimbangkan kesiapan berbagai pihak yang nantinya menjalankan maupun terdampak oleh kebijakan tersebut.
“Norma hukum itu mengatur untuk semua kalangan, bukan untuk kelompok atau individu. Karena itu, perlu dilihat kesiapan masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Semuanya harus nyambung, satu gelombang, satu frekuensi. Kalau beda frekuensi, nanti akan sulit,” kata Mirza Nasution.
Aspek lain yang menurutnya perlu dievaluasi adalah efektivitas pengawasan. Keberadaan produk yang diselewengkan maupun diselundupkan, kata Mirza Nasution, perlu dilihat dari sisi bagaimana pengawasan terhadap praktik tersebut selama ini berjalan.
“Soal controlling tadi: kalau orang bisa menyelewengkan dan menyelundupkan, berarti pengawasannya perlu dievaluasi agar ke depan bisa semakin efektif,” ujar Mirza Nasution.
BACA JUGA:Wamendagri Bima Arya Tekankan Komitmen Daerah Tegakkan Perda Kawasan Tanpa Rokok
Produk Legal dan Penyalahgunaan Perlu DibedakanPentingnya data dalam penyusunan kebijakan juga terlihat dalam pembedaan antara produk rokok elektronik legal dan produk yang disalahgunakan untuk narkotika.
- 1
- 2
- »





