JAKARTA – Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengaku harus membayar biaya tambahan sebesar Rp1 juta untuk setiap tenaga kerja asing (TKA), dalam pengurusan alih status izin tinggal kunjungan (ITK) menjadi izin tinggal terbatas (ITAS). Pembayaran tersebut dilakukan agar penerbitan dokumen keimigrasian dapat segera diproses.
Pengakuan itu disampaikan Joko saat menjadi saksi dalam persidangan perkara dugaan pemerasan yang menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, Selasa (17/11).
Di hadapan majelis hakim, Joko menyebut permintaan biaya tambahan tersebut disampaikan langsung oleh Tessar Bayu Setyaji, yang saat itu menjabat Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi.
"Betul. Jadi waktu itu saya apa menemui dengan Pak Tessar, menanyakan bagaimana, Pak, kok belum ini, belum, belum selesai. Seingat saya Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan, Pak, kurang lebih Rp 1 juta," ujar Joko.
"Rp 1 juta untuk setiap pengajuan atau untuk setiap tenaga kerja asing?" tanya jaksa.
"Per permohonan, Pak, per TKA," jawab Joko.
Selain biaya Rp1 juta per TKA, Joko mengungkapkan perusahaannya juga rutin mengeluarkan uang tambahan dengan nominal lebih besar, yakni berkisar Rp80 juta hingga Rp130 juta. Uang tersebut diminta melalui Juniadi Sri Priambudi, yang saat itu menjabat Ketua Tim Alih Status ITAS.




