Pengawasan penjualan antibiotik tanpa resep perlu diperkuat

antaranews.com
3 jam lalu
Cover Berita
Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendorong penguatan pengawasan penjualan antibiotik tanpa resep dokter melalui koordinasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan, dan organisasi profesi terkait.

"Antibiotik adalah obat keras. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta regulasi teknis BPOM dan Kemenkes, antibiotik wajib diserahkan hanya dengan resep dokter," tulis Wakil Ketua Bidang Penyakit Menular PB IDI dr. Restuti Hidayani Saragih, Sp.PD, K-PTI, FINASIM, M.H. (Kes), dalam wawancara tertulis dengan ANTARA pada Selasa.

PB IDI menyebut akses masyarakat untuk membeli antibiotik tanpa resep di berbagai sarana ritel obat maupun apotek masih kerap terjadi. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena penyerahan antibiotik harus memenuhi persyaratan resep yang sah serta standar keahlian dan kewenangan tenaga kefarmasian.

Baca juga: IDI ingatkan masyarakat tidak berbagi antibiotik

"Namun kita harus jujur pada realitas bahwa di masyarakat, akses mandiri membeli antibiotik tanpa resep di berbagai sarana ritel obat atau apotek masih kerap terjadi," kata dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara itu.

Menurut PB IDI, praktik tersebut berkaitan dengan tata kelola kefarmasian dan juga menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Pihak yang memperjualbelikan atau menyerahkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar keahlian, kewenangan, dan persyaratan resep sah dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PB IDI menilai edukasi kepada masyarakat perlu berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi antibiotik. Penyampaian informasi mengenai risiko penggunaan antibiotik tanpa pemeriksaan dokter perlu disertai pengawasan terhadap sarana yang menjual dan menyerahkan obat tersebut.

Baca juga: IDI dorong edukasi antibiotik lewat media sosial dan sekolah

"Oleh sebab itu, edukasi publik harus berjalan beriringan dengan pengawasan lapangan yang tegas dan terpadu antara Kemenkes, BPOM, Dinas Kesehatan, dan organisasi profesi terkait," ujar Restuti.

PB IDI menekankan pengawasan rantai pasok antibiotik menjadi salah satu upaya untuk mencegah penggunaan obat yang tidak sesuai ketentuan. Penggunaan antibiotik secara tidak tepat dapat berkontribusi terhadap resistensi antimikroba, yakni kondisi ketika bakteri tidak lagi merespons obat yang sebelumnya efektif untuk mengatasi infeksi.

Baca juga: Ahli: Sembarangan minum antibiotik bisa ancam kesehatan masyarakat

Baca juga: IDI perkuat pembinaan dokter untuk kendalikan resistensi antibiotik


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Momen Sidang Etik Irjen Eko Hadi di Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
• 18 jam lalurctiplus.com
thumb
Haji 2027, Saudi Siapkan 1,3 Juta Tempat Tidur
• 20 jam laluberitajatim.com
thumb
KPK Periksa Eks Kepala BNPB Suharyanto sebagai Saksi Kasus Korupsi Dana DSP
• 11 jam laluokezone.com
thumb
Preview Denmark vs Norwegia: Tolong Haaland!
• 22 jam laluharianfajar
thumb
Gubernur Sulsel Imbau Warga Hemat Listrik, PLN Percepat Pemulihan Pasokan Usai PLTU Jeneponto Beroperasi Lagi
• 9 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.