KLH Kebut Aturan Extended Producer Responsibility, Produsen Wajib Tarik Kembali Kemasan Bekas

kompas.tv
19 jam lalu
Cover Berita
Sesi dialog Circular Economy as a Pathway for a Just Transition: From Extractive Economies to Inclusive Low-Carbon Development dalam acara COP 31 di Antalya, Turki. (Sumber: FRAYA WOWILING/ KOMPAS TV)

ANTALYA, KOMPAS.TV - Pemerintah terus mendorong penerapan ekonomi sirkular sebagai langkah strategis untuk menekan timbunan sampah di Indonesia serta mengurangi dampak sampah plastik terhadap lingkungan.

Salah satu upaya konkret yang tengah dipersiapkan adalah penyusunan regulasi Extended Producer Responsibility atau EPR yang memperluas tanggung jawab produsen hingga pascakonsumsi demi mewujudkan ekosistem industri yang berdampak lestari.

Melalui kebijakan ini produsen tidak hanya bertanggung jawab atas produk yang dipasarkan kepada konsumen, tetapi juga diwajibkan untuk mendesain ulang kemasan agar lebih ramah lingkungan serta menarik kembali kemasan bekas pakai guna didaur ulang.

Tantangan Pengelolaan Sampah Plastik Indonesia

Dorongan penerapan ekonomi sirkular ini sejalan dengan agenda pembahasan utama negara-negara dalam Konferensi Perubahan Iklim atau COP 31 di Antalya, Turki yang menyoroti isu zero waste dan ekonomi sirkular.

Baca Juga: Hadiri COP 31, Indonesia Bawa Solusi Iklim Skala Besar | SAPA SIANG

Dalam konsep ekonomi sirkular, produk yang telah selesai dikonsumsi diharapkan tidak langsung berakhir sebagai sampah di tempat pembuangan akhir, melainkan dapat digunakan kembali atau diolah menjadi bahan baku produk baru sehingga menekan laju peningkatan sampah plastik di Indonesia.

Pemerintah juga tengah menyusun peta jalan atau roadmap tata kelola sampah berkelanjutan di Tanah Air.

Meski demikian, upaya optimalisasi pengelolaan sampah plastik Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan mulai dari rendahnya kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya, keterbatasan fasilitas pengelolaan, hingga belum meratanya sebaran industri daur ulang di berbagai daerah.

Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Rosa Vivien Ratnawati mengungkapkan, rendahnya tingkat daur ulang sampah nasional saat ini sangat dipengaruhi oleh belum optimalnya pemilahan sampah sejak dari hulu.

"Persoalan sampah, kenapa ekonomi sirkular dan recycle content kita yang kemudian sampah itu baru di-recycle itu sekitar 10 persen? Karena yang dari awal tidak ada pemilahan," ungkap Rosa, dikutip dari laporan jurnalis KompasTV, Fraya Wowiling.

Ia menegaskan, pemilahan sampah menjadi syarat mutlak agar material kemasan tetap terjaga kebersihannya sebelum masuk ke proses pengolahan lanjutan.

"Pemilahan sampah itu dibutuhkan karena dia harus bersih. Kalau bersih, kemudian akan lebih mudah untuk digunakan kembali," tambahnya.

Baca Juga: Intan Dewi Sukmawangi Memaknai Ulang Sampah dalam Pameran Seni Merengkuh Luka Peradaban

KLH Kebut Peraturan Menteri Terkait EPR

Untuk mempercepat ekosistem ekonomi sirkular yang berdampak lestari, KLH tengah mengebut penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait Extended Producer Responsibility (EPR).

Regulasi ini nantinya akan mewajibkan perusahaan di sektor manufaktur ritel serta industri makanan dan minuman untuk bertanggung jawab penuh atas kemasan produk yang mereka hasilkan agar tidak memperparah dampak sampah plastik di lingkungan.

Penerapan kewajiban EPR akan diberlakukan secara bertahap dengan memprioritaskan perusahaan berskala besar terlebih dahulu.

"Produsen itu perlu diwajibkan untuk dia me-redesign kemasan, pertama. Kedua, menarik kembali kemasan itu. Karena makanya disebut extended, diperluas tanggung jawabnya," jelas Rosa.

Menurutnya, tanggung jawab pelaku usaha kini mencakup siklus hidup kemasan secara menyeluruh sehingga diperlukan aturan teknis mengenai lembaga atau perusahaan pengelola EPR.

Baca Juga: WongBant Ubah Sampah Plastik Jadi Smart Trash Bin Berbasis Sensor dan Panel Surya

"Dia tidak hanya memproduksi barang, tapi dia juga harus bertanggung jawab terhadap penarikan kembali. Oleh karena itu, KLH sekarang sedang menyusun Peraturan Menteri LH untuk EPR ini, di mana di dalamnya akan diatur yang namanya perusahaan yang akan mengelola EPR ini," lanjut Rosa.

Penguatan Infrastruktur Daur Ulang di Daerah

Pemerintah menargetkan Peraturan Menteri terkait EPR tersebut dapat segera rampung dan diundangkan dalam waktu dekat agar kepastian hukum bagi pelaku industri segera berjalan.

Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur pengelolaan sampah seperti optimalisasi bank sampah, tempat pengolahan sampah 3R (reduce, reuse, recycle), serta memperluas kehadiran industri daur ulang di berbagai wilayah agar upaya menekan timbunan sampah plastik di Indonesia dapat berjalan berkelanjutan dan berdampak lestari bagi generasi mendatang.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Dian Nita Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV

Tag
  • KLH
  • COP 31
  • Berdampak Lestari
  • Dampak Sampah Plastik
  • Sampah Plastik di Indonesia
  • Pengelolaan Sampah Plastik Indonesia
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pohon Tumbang Timpa Kendaraan di Jonggol Bogor Dievakuasi, 2 Orang Terluka
• 4 jam laludetik.com
thumb
Berapa Gaji Guru di Indonesia Dibandingkan Negara Asia Tenggara?
• 5 jam lalumetrotvnews.com
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 5 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Ditopang Sukuk dan Obligasi Global, BI Catat Modal Asing Masuk USD4,8 Miliar
• 8 jam laluidxchannel.com
thumb
Polisi Tewas dalam Kecelakaan Adu Banteng dengan Pelajar di Purwokerto
• 9 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.