Bantah Peras WNA, Silmy Karim Klaim Hentikan Pungli

liputan6.com
3 jam lalu
Cover Berita

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim memberikan penjelasan mengenai dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat dirinya. Dia buka-bukaan adanya praktik pungutan liar tersebut di lingkungan Kementerian Imipas.

Silmy mengatakan bahwa praktik pembayaran biaya tambahan dalam pengurusan izin tinggal WNA tersebut sudah berlangsung sebelum 2018, jauh sebelum dia menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi pada 4 Januari 2023.

Advertisement

BACA JUGA: Terungkap, Uang Pemerasan Izin Tinggal WNA Ditampung di 3 Rekening Nominee

"Saya menghentikan, dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada Surat Edaran di tahun 2024," kata Silmy di sela sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026).

"Jadi, tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan," lanjutnya.

Salah satu cara yang dilakukan oleh Silmy dalam menghentikan praktik tersebut adalah dengan dibuatnya aplikasi Molina, yang bertujuan menghindari pertemuan langsung antara petugas dan pemohon. Dia juga menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dianggap merupakan upaya kriminalisasi.

"Kembali lagi ini kasus kriminalisasi yang dimulai dengan OTT palsu. Mungkin nanti bisa digali bagaimana proses OTT-nya, supaya masyarakat tahu. Dan kemudian ujungnya, menarik saya ke dalam proses menjadi terdakwa," jelas dia.

Dalam sidang pembuktian perkara pada Selasa (17/11/2026), Yohannes Sri Windarto selaku anggota Tim Izin Tinggal Tetap di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, bersaksi dia yang mengumpulkan uang dari pemohon keimigrasian sejak 2018 hingga 2025. Uang itu disebut sebagai "uang klik" atau "uang loket".

Kuasa hukum Silmy Karim, Dodi S. Abdulkadir mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut memperlihatkan praktik tersebut merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas, bukan pemaksaan. Dia menilai tidak ada kesengajaan yang dapat ditarik kepada kliennya.

"Jadi memang sudah mulai kelihatan dari dua saksi saja, justru Pak Silmy yang menghalangi itu," ujar Dodi.

Menurut Dodi, begitu Silmy Karim menjabat Dirjen, Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) dibuat agar seluruh pengurusan perizinan keimigrasian lewat aplikasi.

Dalam aplikasi Molina, pemohon tinggal membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), lalu sistem memprosesnya paling lama lima hari sehingga tidak ada ancaman overstay maupun tenggat waktu.

"Sejak keputusan tersebut sebenarnya tidak lagi diperlukan biro jasa. Setiap orang bisa melakukan upload secara sistem dari mana pun berada," kata Dodi.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pemerintah Ungkap 98 Persen Sampel Cairan Vape Positif Narkotika, Etomidate Mendominasi
• 16 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Sumur Bor Buat Pabrik Es Kristal di Serang Semburkan Air Berbau Gas Setinggi 10 Meter
• 23 jam lalukumparan.com
thumb
Milad Ke-114 Muhammadiyah, Menjaga Nyala Sang Pencerah
• 2 jam lalukompas.id
thumb
Demokrat Nilai Dasco Mumpuni Jadi Wapres, Serahkan Keputusan ke Prabowo
• 16 jam lalukumparan.com
thumb
Dipecat Tak Hormat, Irjen Eko Hadi Keluar dengan Tangan Diborgol dan Pakai Baju Tahanan
• 13 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.