Peneliti Pukat UGM Sebut Endorsement Raffi Ahmad Bisa Jadi Pidana atau Bukan Tergantung Hal Ini

kompas.tv
19 menit lalu
Cover Berita
Raffi Ahmad menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026). (Sumber: KOMPAS.com/Ady Prawira Riandi)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, menjelaskan dasar yang bisa menentukan endorsement atau pengadaan jasa influenser oleh pemerintah di perusahaan Raffi Ahmad, berunsur pidana atau tidak. 

Ia menyinggung periode waktu pengadaan jasa influenser yang terjadi pada tahun 2025, di mana saat itu Raffi sudah menjadi seorang penyelenggara negara, tepatnya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

"Kalau pengadaannya itu dilakukan berkonflik kepentingan karena statusnya sebagai seorang penyelenggara negara, maka potensi risiko tersangkut persoalan hukum itu sangat besar," ujar Zaenur dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Selasa (17/11/2026). 

Namun, pengadaan itu menurutnya tak akan menjadi persoalan hukum jika tidak ada konflik kepentingan di dalam prosesnya. 

"Kalau memang itu murni adalah satu pengadaan yang tidak memiliki konflik kepentingan, ya sudah itu memang persoalannya ada lebih kepada apakah pengadaan tersebut adalah pengadaan yang bermanfaat, yang urgen atau tidak," katanya. 

Baca Juga: KPK Tunggu Laporan soal Endorsement Raffi Ahmad, Pukat UGM: Harus Proaktif

Menurutnya, dugaan konflik kepentingan itulah yang harus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti polemik endorsement Raffi Ahmad. 

Zaenur menekankan unsur pidana dapat terjadi jika pengadaan jasa influenser melibatkan status Raffi sebagai utusan khusus presiden. 

Ia mencontohkan, jika nantinya ditemukan adanya pengaturan dalam pengadaan jasa influenser karena mempertimbangkan status Raffi sebagai utusan khusus presiden, maka ada unsur pidana di dalamnya. 

"Tapi kalau tidak, maka itu levelnya ada di persoalan efektivitas, efisiensi, atau mungkin dianggap oleh sebagian pihak sebagai satu pengadaan yang mubazir, tidak dibutuhkan, tidak penting, tetapi bukan merupakan pidana," jelasnya. 

Oleh karena itu, Zaenur mendorong KPK mendalami pengadaan jasa influenser pada periode Raffi sudah menjadi utusan khusus presiden. 

Baca Juga: Soal Dana Influenser ke Perusahaan Raffi Ahmad, KPK Persilakan Publik Lapor jika Ada Dugaan Pidana

Jika pengadaan terjadi sebelum Raffi diangkat jadi utusan khusus presiden, menurutnya hal-hal yang harus dicek KPK hanya terkait prosedur pengadaannya benar atau tidak, syarat administratifnya terpenuhi atau tidak, dan ada persekongkolan atau tidak.

Namun, ketika periode pengadaan itu terjadi kala Raffi Ahmad sudah menjadi utusan khusus presiden atau penyelenggara negara, maka harus didalami dugaan konflik kepentingan di dalamnya.

"Kalau dia penyelenggara negara, maka prinsip dasarnya tidak boleh dia melakukan pengadaan barang dan jasa sebagai pelaksana pekerjaan, sebagai penyedia untuk pekerjaan di mana dia punya tanggung jawab tentang itu," tegas Zaenur.

Polemik Endorsement Raffi Ahmad

Indonesia Coruption Watch (ICW) menyoroti alokasi dana Rp14,69 miliar dari dua kementerian di perusahaan milik Raffi Ahmad sepanjang 2024-2026.

ICW mendapat informasi tersebut dari portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Baca Juga: Raffi Ahmad Minta Maaf Buntut Polemik Endorse, hingga Alokasikan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana

Dalam informasi tersebut, tertulis Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025-2026 pada perusahaan Raffi Ahmad. 

Total biaya pengadaan jasa di dua kementerian tersebut adalah Rp14.696.955.002 (dibulatkan menjadi Rp14,7 miliar). 

Dalam perkembangannya, Raffi Ahmad mengunggah video permintaan maaf dan klarifikasi atas jasa endorsement dua kementerian di perusahaan miliknya, PT Rans Animasi Indonesia.

"Dalam video ini tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf," ujar Raffi dalam video yang diunggah akun @ukp_mudaseni_raffiahmad pada Senin (16/11/2026) siang.

Raffi juga menyampaikan, ia bersama Nazril Irham atau Ariel Noah, Deddy Mahendra Desta, dan Gading Marten yang tergabung dalam kelompok The Dudas Minus One, akan mengalokasikan dana Rp15 miliar pada warga terdampak bencana. 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV

Tag
  • raffi ahmad
  • endorsement raffi ahmad
  • polemik endorsement raffi ahmad
  • kasus raffi ahmad
  • pukat ugm
  • raffi ahmad kenapa
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Borneo FC Optimistis Kalahkan Manila Digger di ASEAN Club Championship
• 1 jam lalurepublika.co.id
thumb
Kembalikan Formulir, Islam Iskandar Berpeluang Aklamasi Pimpin Golkar Jeneponto
• 7 jam laluharianfajar
thumb
Kasus Dugaan Perselingkuhan dengan Kanit Reskrim, Kades Mangkir dari Panggilan Polisi
• 12 jam lalukumparan.com
thumb
Selasa, BMKG ingatkan masyarakat waspadai hujan di berbagai wilayah
• 22 jam laluantaranews.com
thumb
Pemerintah Ungkap 98 Persen Sampel Cairan Vape Positif Narkotika, Etomidate Mendominasi
• 13 jam laluwartaekonomi.co.id
Berhasil disimpan.