JAKARTA, DISWAY.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga orang saksi terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025, pada Selasa, 17 November 2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan ketiga saksi tersebut berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT BSJ, dan PT DDA.
Anang menegaskan, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
BACA JUGA:Respons Komisi III DPR soal Wacana Pelarangan Total Vape, Singgung Imbas pada Pelaku Usaha
"Adapun ketiga orang saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu Sdr. RD dari Kementerian ESDM, Sdr. LEA dari PT BSJ, dan Sdri. V dari PT DDA," kata Anang, Selasa.
Menurut Anang, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.
"Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," tukasnya.
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.
Korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka ialah PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ).
BACA JUGA:Mengawal Kedaulatan Industri Timah Nasional, dari Dalam Negeri ke Pasar Dunia
Perusahaan tersebut diduga dikelola oleh Arif Kurniawan alias AK.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup.
"Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi," kata Anang, di Kejagung, Selasa, 10 November 2026.
Dalam penyidikan yang tengah berjalan, PT BSJ diduga tetap melakukan penambangan nikel meski masa berlaku izin usaha pertambangannya (IUP) telah berakhir sejak 2014.
Atas perbuatannya, PT BSJ dijerat dugaan pertama kesatu primer dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 juruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-undang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi subider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c. Atau kedua, Pasal 5 ayat 1 juncto Pasal 606 ayat 1 KUHP Pasal 49 KUHP.
- 1
- 2
- »





