Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dari Sumatra, Kalimantan, hingga Papua, tidak dapat dilihat sebagai bencana semata, melainkan ujian tata kelola pemerintahan itu sendiri. Sebab, di balik bencana tahunan yang terus berulang ini, ada serangkaian keputusan kebijakan dan tata kelola birokrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Hingga kini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memadamkan api. Misalnya, mengerahkan ribuan personel gabungan dari Manggala Agni (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Kemenhut), TNI, Polri, BPBD, serta Relawan Peduli Api (MPA).
Beberapa upaya tersebut di antaranya adalah mengoperasikan helikopter bom air (water bombing) untuk menjangkau wilayah terisolasi atau kawasan konservasi yang sulit diakses jalur darat. Selain itu pemerintah bekerja sama dengan BRIN, BMKG, dan TNI AU, melakukan semai garam (NaCl) di awan-awan potensial untuk memicu hujan buatan guna membasahi lahan gambut dan mengisi cadangan embung air sebelum maupun saat puncak musim kemarau.
Meskipun penyelenggara negara menyampaikan berbagai upaya dalam memadamkan api tersebut, rasanya tetap tak berlebihan jika pertanyaan seperti: Bagaimana mengukur keberhasilan negara dalam melindungi warganya?
Hemat kami keberhasilan negara tidak cukup diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari kemampuannya mencegah krisis berulang dan melindungi masyarakat dari dampaknya.
Faktanya, karhutla tidak hanya terjadi pada tahun ini saja, melainkan sudah menjadi event tahunan yang terus berulang. Riset mencatat kebakaran hutan berskala besar kerap berulang, misalnya pada 1972, 1982–1983, 1987, 1991, 1994, 1997–1998, 2015, dan terakhir pada 2026. Hal ini tidak hanya terjadi di satu titik wilayah, melainkan terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Karhutla berulang umumnya terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH/Hutan Tanaman Industri) yang beroperasi di ekosistem gambut. Pada dasarnya ekosistem gambut memiliki tekstur yang basah dan tergenang air. Untuk memanfaatkannya menjadi area perkebunan diperlukan proses pengeringan. Pengeringan ini mengubah gambut yang kaya bahan organik menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan.
Ditambah lagi pembakaran lahan secara sengaja adalah metode tercepat dan murah secara biaya yang dipilih oleh korporasi. Hal inilah yang mendasari setiap tahun terjadi pembakaran wilayah gambut secara besar-besaran oleh berbagai perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.
Berdasarkan rilis dari Kabareskrim Polri di Mapolda Kalimantan Barat (Kamis, 29 Oktober 2026) ada 23 perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran berulang di area seluas lebih dari 500 hektare serta tidak memiliki sarana-prasarana penanggulangan kebakaran yang memadai.
Berulangnya karhutla ini menandakan adanya permasalahan yang sistemik dan gagal diselesaikan oleh pengelola negara. Apalagi dilihat dari perusahaan yang berulang pula “membiarkan” bencana ini menjadi acara tahunan.
Momentum BerbenahMelihat fakta tersebut, agaknya penanganan karhutla ini tidak cukup dinilai dari banyaknya personel yang dikerahkan atau sanksi yang diumumkan. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah pemerintah mampu mencegah kebakaran berulang, memastikan pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar, memulihkan ekosistem, dan melindungi masyarakat dari dampak asap.
Persoalan utama dari penanganan karhutla hingga saat ini bukanlah kurangnya teknologi pemadaman atau minimnya jumlah helikopter pengangkut air, melainkan masalah mendasar pada tata kelola yang belum menyentuh akar masalah.
Tahun ini ada sekitar 29.168 hektare yang terbakar. Tentu ini bukan angka semata, ini adalah potret gagalnya negara menjaga ruang hidup kita. Gagalnya pengelola negara dalam memitigasi dan melakukan pengawasan.
Momentum ini hendaknya menjadi titik balik untuk berbenah, khususnya membenahi tata kelola lahan gambut. Pasalnya, bencana bukan hanya menguji kemampuan pemerintah mengevakuasi korban, tetapi juga kualitas perencanaan pembangunan, mitigasi, akuntabilitas, dan prinsip keberlanjutan.
Dilihat dari cara pemerintah merespons karhutla selama ini, tak salah jika hal pertama yang harus diubah adalah paradigma karhutla itu sendiri. Selama ini pemerintah kerap terjebak dalam pola pikir reaktif ketimbang preventif.
Kita bisa melihat hal ini dari laporan penanganan yang didominasi angka-angka jumlah posko darurat, jumlah personel gabungan yang dikerahkan saat krisis, serta statistik liter air yang dijatuhkan.
Pemerintah terkesan sibuk dan heroik saat memadamkan api dan menolong korban asap, bukannya tidak penting. Namun selama ini minim dalam melakukan tindakan struktural untuk memastikan kebakaran tidak terulang kembali.
Hendaknya pengelola negara membahas prinsip keberlanjutan dalam mencegah bencana berulang. Jika tidak, negara akan menghabiskan anggaran triliunan setiap tahunnya untuk memadamkan api dengan cara yang sama.
Anggaran negara triliunan rupiah habis menguap di udara untuk operasi modifikasi cuaca dan water bombing sebuah langkah pemadaman yang sangat mahal. Persoalannya seringkali hanya memadamkan api di permukaan gambut, tanpa menyentuh bara yang terus menjalar di dalam tanah.
Misalnya, pemerintah pusat mengucurkan bantuan sebesar Rp1,235 triliun untuk bantuan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi terdampak. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk tiga kebutuhan utama, yakni perlindungan masyarakat terdampak, upaya pemadaman dan penanggulangan karhutla, serta dukungan logistik bagi personel yang bertugas.
Tentu hal ini tidak salah. Namun jika prinsip ini selalu dipakai, maka setiap tahun kita akan selalu menghabiskan anggaran tanpa menyelesaikan akar masalahnya. Untuk itu pentingnya membentuk sistem tata kelola yang jelas yang mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Kedua, kita harus berbenah dalam penegakan hukum dan tata cara pengawasan izin. Paradoks besar dalam penegakan hukum dan pengawasan izin ini kini masih berlangsung.
Hasil analisis tumpang-tindih peta konsesi dengan titik panas (hotspot) menunjukkan bahwa puluhan grup perusahaan besar di sektor Perkebunan Kelapa Sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) mengalami kebakaran berulang di wilayah izin konsesinya pada siklus kemarau besar (seperti tahun 2015, 2019, dan periode-periode berikutnya). Perusahaan terus berulang kali melanggar aturan di area konsesi yang sama karena tidak ada sanksi yang benar-benar mematikan bisnis jahat mereka.
Terakhir, keterbukaan data, misalnya keterbukaan data HGU ke publik. Selama audit perizinan dan penataan ruang berbasis Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) tidak dilakukan secara transparan, serta data HGU tetap tertutup bagi publik, masyarakat sipil akan selalu kesulitan melakukan pengawasan partisipatif. Restorasi gambut yang digembar-gemborkan akan selalu rapuh jika dikalahkan oleh kepentingan ekspansi ekonomi jangka pendek.
Pada akhirnya, keberhasilan tata kelola bencana tidak diukur dari seberapa canggih helikopter yang dikerahkan atau seberapa indah grafik penurunan hotspot yang dipresentasikan dalam forum resmi. Ukuran sejati dari keberhasilan tata kelola adalah udara bersih yang dihirup oleh anak-anak di Riau, Jambi, Kalimantan hingga Papua saat musim kemarau tiba.




