Jakarta, CNBC Indonesia - Grup Bank Dunia atau World Bank mencatat kesenjangan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di negara-negara berkembang mencapai US$4 triliun, setara Rp 73.060 triliun untuk bisa tumbuh, berdagang, bersaing, dan menciptakan lapangan kerja dalam skala besar.
Padahal, di negara-negara pasar berkembang (emerging markets) UMKM menyumbang 90% dari seluruh usaha dan mempekerjakan 75% tenaga kerja. Namun, mereka masih menghadapi hambatan besar dalam mengakses pembiayaan kredit maupun ekuitas, menurut laporan Finance and Prosperity 2026.
Laporan tersebut juga menemukan bahwa kepemilikan pinjaman formal dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja perusahaan rata-rata sebesar 12% serta mendorong penjualan dan laba sekitar 18%.
"UMKM menghadapi empat kendala utama dalam bertumbuh: mereka tidak terlihat oleh sistem keuangan karena tidak memiliki jejak digital atas transaksinya, terputus dari pasar dan layanan, terbebani oleh kerumitan regulasi, dan kekurangan pembiayaan secara kronis," ujar Pablo Saavedra, Wakil Presiden Kelompok Bank Dunia untuk Kemakmuran dikutip dari siaran pers, Rabu (18/11/2026).
Kesenjangan pembiayaan UMKM yang mencapai US$4 triliun itu merupakan hasil kajian pada periode 2019-2023 yang termuat dalam laporan MSME Finance Gap.
Laporan itu memantau kesenjangan pembiayaan di tingkat negara dari waktu ke waktu dan menunjukkan di mana kekurangan pembiayaan paling terkonsentrasi.
Laporan tersebut juga mengidentifikasi kendala yang membatasi kemampuan penyedia pembiayaan dalam menilai dan melayani UMKM, terutama di negara-negara berpendapatan rendah yang memenuhi syarat menerima dukungan International Development Association serta wilayah yang rapuh dan terdampak konflik.
Dengan 1,2 miliar anak muda di negara-negara berkembang yang akan memasuki usia kerja dalam 10-15 tahun ke depan, Bank Dunia menegaskan penutupan kesenjangan ini akan menjadi sangat penting untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja dan peluang bagi angkatan kerja yang tumbuh pesat.
Strategi UMKM baru Kelompok Bank Dunia, yang diluncurkan pada Oktober 2026, akan menggunakan data dan perangkat digital agar usaha-usaha tersebut terlihat, terhubung, berdaya, dan terbiayai.
Melalui strategi ini, Kelompok Bank Dunia akan mendukung bank, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan pemerintah dengan berbagi risiko, menanamkan ekuitas, serta memangkas birokrasi, dengan fokus khusus pada negara-negara yang rapuh dan terdampak konflik.
"Strategi UMKM baru Kelompok Bank Dunia akan memanfaatkan pembiayaan kami sendiri, bersama pemberi pinjaman dan investor swasta, untuk memperluas kredit bagi bisnis-bisnis dengan potensi pertumbuhan tertinggi," kata Pablo.
Laporan Finance and Prosperity juga mengkaji kinerja sektor keuangan secara keseluruhan di kelompok negara atau pasar berkembang alias emerging market and developing economies (EMDE).
Konflik di Timur Tengah turut mendorong kenaikan harga komoditas, pengetatan kondisi keuangan, dan meningkatnya volatilitas, yang semuanya menimbulkan risiko bagi EMDE yang rentan. Ketahanan pasar keuangan tidak merata di berbagai negara, dan prospek ke depan masih diliputi ketidakpastian yang besar dengan risiko yang signifikan.
Kepemilikan surat utang negara yang rapuh dalam jumlah besar oleh perbankan dapat menjadi risiko utama di sejumlah negara. Sebagian besar negara yang menghadapi risiko sektor keuangan tinggi tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani tantangan stabilitas keuangan dan perlu segera memperkuat pengawasan kehati-hatian serta jaring pengaman sektor keuangan.
Laporan Finance and Prosperity 2026 Kelompok Bank Dunia juga menyoroti semakin lebarnya kesenjangan perlindungan asuransi di EMDE dalam menghadapi bencana alam.
Selama satu dekade terakhir, kerugian finansial yang tidak ditanggung asuransi melebihi 80% di sebagian wilayah Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Rekomendasi kebijakan utama mencakup pengurangan risiko serta peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan asuransi bencana alam.
(arj/arj)




